SuaraBatam.id - Dua karyawan swasta berinisial YN berusia 35 tahun dan HS berusia 58 tahun ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Unit Pengelola Kegiatan Lestari Bintan, Kecamatan Teluk Bintan.
"Keduanya merupakan karyawan swasta," kata Kepala Polres Bintan Ajun Komisaris Besar Polisi Tidar Wulung Dahono saat merilis kasus tersebut di Bintan, Rabu dilansir dari Antara.
PNPM-MPd merupakan salah satu program pemerintah Indonesia tahun 2008-2014 dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
Pada tahun 2008, berdasarkan SK Bupati Bintan Nomor 180/IV/2008 telah dibentuk UPK Lestari Bintan dan tersangka YN saat itu menjadi ketua yang diberi kewenangan mengelola dana PNPM-MPd sebesar Rp2 miliar.
Baca Juga: Tujuh Staf BUMD Sumsel PT. SMS Diperiksa KPK di Mako Brimob Polda
Salah satu tugas tersangka YN adalah menggulirkan pinjaman kelompok kepada masyarakat Kecamatan Teluk Bintan sesuai petunjuk teknis operasional (PTO).
"Pada tahun 2015, pemerintah mengakhiri PNPM-MPd, namun setelah itu pengelolaan dana bergulir masih tetap dilakukan UPK Lestari Bintan dengan berdasarkan PTO tahun anggaran 2014," ungkap Kapolres.
Selanjutnya pada 2018, UPK Lestari Bintan melaksanakan musyawarah antardesa untuk membahas laporan kegiatan dan keuangan, namun tidak membahas bergulirnya dana simpan pinjam individu (SPI).
Tersangka YN bersama tersangka HS yang saat itu menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Teluk Bintan berinisiatif untuk membentuk dana pengguliran SPI dengan cara merekayasa berita acara hasil musyawarah antardesa.
Pada bulan Juli 2019, UPK Lestari Bintan mulai melaksanakan pengguliran SPI dengan total modal sebesar Rp650 juta. Kegiatan itu bertentangan dengan PTO dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).
Baca Juga: 5 Tersangka Kasus korupsi Pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai Rp49,1 miliar Ditahan
Dana bergulir yang digunakan tersangka YN dan HS sebanyak Rp150 juta untuk keperluan modal usaha toko sembako, pembelian satu unit mobil pikap dan pembelian satu unit ponsel merek Oppo.
Berita Terkait
-
Ungkap Pertemuan Harun dan Djoko Tjandra Terjadi Sebelum Suap Wahyu, KPK: Ada Perpindahan Uang
-
KPK Akui Sita Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil dalam Kasus BJB
-
KPK Segera Panggil Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB Rugikan Negara Rp222 M
-
Pengesahan RUU Perampasan Aset Dongkrak Kepercayaan Publik Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
-
Kasus Korupis Bank BJB, Kenapa KPK Belum Panggil Ridwan Kamil? Ini Alasannya
Tag
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
-
Persija Terlempar dari Empat Besar, Carlos Pena Sudah Ikhlas Dipecat?
-
Momen Timnas Indonesia U-17 Gendong ASEAN Jadi Pembicaraan Media Malaysia
-
Terbang ke Solo dan 'Sungkem' Jokowi, Menkes Budi Gunadi: Dia Bos Saya
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Beresolusi Tinggi, Terbaik April 2025
Terkini
-
Jadwal Imsakiyah Batam Hari Ini, Berikut Tips Berbuka Sehat Agar Puasa Lancar
-
Longsor Parah Lumpuhkan Akses ke Pelabuhan Utama Lingga, Warga Minta PU Segera Perbaiki Jalan
-
Meutya Hafid Sebut iPhone 16 Lolos Sertifikasi, AirTag Segera Diproduksi di Batam
-
200 Rumah di Lingga Dibekali Panel Surya untuk Perluas Akses Listrik, Kapan Direalisasi?
-
Waspadai Modus Penipuan Jelang Lebaran di Batam, Ini Tips Agar Tak Jadi Korban