SuaraBatam.id - Survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) memuat elektabilitas PDIP sebagai partai penguasa merosot tajam diikuti elektabilitas Partai Gerindra.
Dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com, Survei itu dilaksanakan pada akhir Juli 2022. Partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022).
Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen.
Golkar mengalami kenaikan dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen. Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen.
Pilpres 2024 nampaknya akan menjadi hal yang cukup berat bagi PDIP, pasalnya publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif.
Ini berkaitan dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis.
Antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk).
Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).
Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi, mengatakan konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, antara lain menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa.
Disamping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas.
Survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random.
Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.
Berita Terkait
-
Gerindra Minta Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut Tanpa Intervensi
-
Gerindra Yakin Fakta Baru Kasus Penyadapan Prabowo Akan Terungkap: Apa Motif di Baliknya?
-
Gerindra Mulai Konsolidasi, Gelar Pertemuan Elite Parpol Sikapi Penyadapan Prabowo
-
Sekjen Gerindra Duga Aksi Sadap Listyo Sigit Cs Insubordinasi dan Upaya Makar
-
Singgung 'Deep State', Gerindra Desak Polisi Usut Otak Penyadapan Prabowo
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Kasus ISPA Batam Melonjak Akibat Kabut Asap, Anak dan Lansia Paling Rentan
-
Polda Kepri Resmi Larang Personel Gunakan Rokok Elektrik
-
Kompensasi Blackout Cuma Rp6 Ribu-Rp12 Ribu, Tagihan Listrik Warga Batam Malah Naik
-
Mundur dari Polri, Sosok AKBP Netty Siagian Ternyata Pernah Kritik Seskab Teddy
-
KPK Ingatkan Pejabat Kepri Hindari Flexing, Gaya Hidup Mewah Bisa Picu Korupsi