Elektabilitas PDIP dan Gerindra Turun Berdasarkan Survei LKSP

SuaraBatam.id - Survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) memuat elektabilitas PDIP sebagai partai penguasa merosot tajam diikuti elektabilitas Partai Gerindra.

Dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com, Survei itu dilaksanakan pada akhir Juli 2022. Partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022).

Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen.

Golkar mengalami kenaikan dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen. Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen.

Pilpres 2024 nampaknya akan menjadi hal yang cukup berat bagi PDIP, pasalnya publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif.

Ini berkaitan dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis.

Antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk).

Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).

Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi, mengatakan konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, antara lain menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa.

Baca Juga: Puan Maharani Diteriaki 'Presiden' oleh Emak-emak Meski Elektabilitas Anjlok, Cuma Jawab: Alhamdulillah

Disamping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas.

Survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random.

Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.