SuaraBatam.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu di daerah itu.
Anggaran yang disiapkan sekitar Rp30 miliar, dengan tujuan menjaga daya beli di tengah kenaikan harga BBM.
"Sesuai amanat Kemendagri, Pemprov Kepri menganggarkan dua persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, atau sekitar Rp30 miliar untuk BLT BBM," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa, dikutip dari Antara.
Ansar menyebut, anggaran BLT BBM tersebut rencananya disalurkan bagi warga tidak mampu di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS Kemensos) RI.
Pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan, sehingga bantuan yang ingin diberikan diharapkan betul-betul tepat sasaran.
Ansar mendapati laporan, jika masih banyak warga tak mampu di luar DTKS Kemensos yang memerlukan bantuan melalui BLT BBM.
"Kami segera kumpulkan bupati/wali kota, karena data warga tak mampu di luar DTKS Kemensos itu tersebar di tujuh kabupaten/kota, tentu mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan," ucap Ansar.
Mantan Legislator DPR RI itu pun mengutarakan BLT BBM juga bertujuan menekan potensi tingginya angka inflasi dampak dari kenaikan harga BBM.
Pihaknya juga tengah memetakan objek-objek pemicu inflasi supaya dapat dikendalikan secara terintegrasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait.
Baca Juga: 4.000 personel amankan demo terkait BBM di kawasan Monas
"Kami berupaya maksimal mengawal inflasi tetap terkendali dan menjaga daya beli masyarakat," ucap Ansar.
Ansar turut mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir atas kebijakan kenaikan harga BBM, karena pemerintah memberikan tiga jenis bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat, yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar RP150 ribu x 4 kali.
Kemudian, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga.
Lalu dua persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka subsidi sektor transportasi angkutan umum, ojek, dan nelayan. [antara]
Berita Terkait
-
Urgensi Tata Kelola Energi: Mengurai Akar Masalah Kelangkaan BBM yang Lumpuhkan Bali
-
Soal Antrean BBM di Riau, Anggota DPR Desak Ada Solusi Konkret
-
Bahlil Pastikan Cadangan BBM Nasional Aman di Tengah Gejolak Global
-
Antrean BBM Muncul di Malang hingga Jember, ESDM Janji Tuntas 2 Hari
-
Sinergi Pemerintah dan Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM di Bali
Terpopuler
- Pilih Kursi Komisaris Ketimbang Partai, Musyafirin Resmi Diusulkan Dipecat PDIP
- Survei Capres PPI: Prabowo Masih Perkasa, Anies Tempel Ketat, Gibran di Bawah AHY
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Kronologi Kader PDIP Musyafirin Pilih Kursi Komisaris Ketimbang Partai Berujung Usulan Pemecatan
- 4 Shio Ini Diprediksi Panen Cuan dan Sukses Besar di Tahun Kambing Api 2027
Pilihan
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
Terkini
-
Bermula Monyet Masuk Gardu, Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Blackout Batam
-
Perkuat Ekonomi Rakyat, BRI Salurkan Kredit UMKM Rp1.235,4 Triliun
-
Nelayan Anambas Terombang-ambing Berhari-hari hingga Lautan Malaysia
-
Warga Diperiksa Polda Kepri usai Kritik Blackout Batam, Siapa Pelapornya?
-
Kabut Asap Menipis, Siswa di Batam Kembali Belajar ke Sekolah