SuaraBatam.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu di daerah itu.
Anggaran yang disiapkan sekitar Rp30 miliar, dengan tujuan menjaga daya beli di tengah kenaikan harga BBM.
"Sesuai amanat Kemendagri, Pemprov Kepri menganggarkan dua persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, atau sekitar Rp30 miliar untuk BLT BBM," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa, dikutip dari Antara.
Ansar menyebut, anggaran BLT BBM tersebut rencananya disalurkan bagi warga tidak mampu di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS Kemensos) RI.
Pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan, sehingga bantuan yang ingin diberikan diharapkan betul-betul tepat sasaran.
Ansar mendapati laporan, jika masih banyak warga tak mampu di luar DTKS Kemensos yang memerlukan bantuan melalui BLT BBM.
"Kami segera kumpulkan bupati/wali kota, karena data warga tak mampu di luar DTKS Kemensos itu tersebar di tujuh kabupaten/kota, tentu mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan," ucap Ansar.
Mantan Legislator DPR RI itu pun mengutarakan BLT BBM juga bertujuan menekan potensi tingginya angka inflasi dampak dari kenaikan harga BBM.
Pihaknya juga tengah memetakan objek-objek pemicu inflasi supaya dapat dikendalikan secara terintegrasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait.
Baca Juga: 4.000 personel amankan demo terkait BBM di kawasan Monas
"Kami berupaya maksimal mengawal inflasi tetap terkendali dan menjaga daya beli masyarakat," ucap Ansar.
Ansar turut mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir atas kebijakan kenaikan harga BBM, karena pemerintah memberikan tiga jenis bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat, yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar RP150 ribu x 4 kali.
Kemudian, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga.
Lalu dua persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka subsidi sektor transportasi angkutan umum, ojek, dan nelayan. [antara]
Berita Terkait
-
Di Kota Ini Harga Pertalite Eceran Tembus Rp35 Ribu per Botol, Warga Terpaksa Bayar Mahal
-
Bagaimana Malaysia Bisa Tambah Kuota BBM Subsidi Demi Ringankan Beban Hidup Rakyat?
-
Pertalite di SPBU Modular Makassar Kini Pakai Sistem Ganjil-Genap
-
Kelangkaan BBM Subsidi Meluas, Apa yang Terjadi?
-
Kelangkaan BBM Meluas, IESR Sebut Ketahanan Energi Cuma di Atas Kertas
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
- Viral Karnaval Mirip Ritual Satanisme di Pekalongan, Ada Penyembelihan Hewan dan Okultisme
- Polisi Sebut Wanita di Video Viral Biksu Thailand Mendadak Kaya Sejak Bolak Balik Masuk Kuil
Pilihan
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
-
Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
Terkini
-
Mantri BRI Dewi Natalia, Dedikasi 15 Tahun Dampingi 380 Debitur Mikro
-
Wow! Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Lampaui Kepri dan Nasional
-
UMKM Naik Kelas Jadi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Terbesar di Indonesia
-
Juicy Luicy Klarifikasi soal Bagasi: Batal Tampil di Batam, Singgung Penyelenggara
-
Perkuat Layanan Digital Diaspora, BRImo Taiwan Sabet Apresiasi di IDX Anugerah Inovasi 2026