SuaraBatam.id - Ketua DPW PKS Kepri Ustadz Bahktiar (USBAH) meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menilai, keputusan itu tidaklah tepat di tengah himpitan ekonomi dan merugikan masyarakat.
Bagi provinsi berbasis kepulauan seperti Kepri akan merasakan efeknya secara langsung karena mayoritas komoditas berasal dari daerah lain yang dibawa melalui jalur transportasi laut dan udara.
"Jika pemerintah tidak mencabut kebijakan kenaikan BBM, saya yakin dan percaya ini akan menimbulkan kenaikan harga tiket kapal sebagai sarana transportasi masyarakat Kepri. Parahnya lagi akan diikuti juga kenaikan harga sembako mengingat masyarakat Kepri sangat tergantung dengan transportasi laut yang sangat tergantung dengan BBM," ucap dia, melansir batamnews--jaringan suara.com.
Untuk itu, Bahktiar mengajak seluruh fraksi PKS di DPRD Kepri dan DPRD kabupaten/kota yang ada untuk bersama-sama menyuarakan hal ini.
"Saya sudah mengimbau fraksi PKS DPRD di provinsi dan kabupaten kota di Kepri untuk memperhatikan hal ini serta menyampaikannya dalam sidang-sidang paripurna serta mengajak kepala daerah untuk menyurati pemerintah pusat terkait hal ini," ujarnya.
PKS, tegasnya akan tetap menolak kenaikan harga BBM karena efek domino yang dirasakan masyarakat begitu sangat luas.
"Alasan klasik BBM subsidi tidak tepat sasaran ini tidak patut dijadikan alasan, negara lah yang harus mendata masyarakatnya agar bantuan subsidi jadi tepat sasaran bukan malah menaikkan harga BBM," sebut dia.
"Jika koalisi bersama partai lain sulit terjadi, maka PKS akan berkoalisi dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya, utamanya masalah kenaikan harga BBM ini," pungkas Bahktiar.
Berita Terkait
-
Harga Sawit Anjlok Usai Ekspor Satu Pintu, Petani Terdampak! Pemerintah Tegur 139 PKS
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra
-
Harta Kekayaan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ayah Bupati Bintan Roby Kurniawan
-
Tuai Kritik! Viral Ketua DPRD Kepri Santai Naik Moge Tanpa Helm di Batam
-
PKS Usul Pemprov DKI Jakarta Blokir NIK Suami yang Tak Nafkahi Anak-Istri usai Cerai
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Penemuan Kerangka Wanita Tanpa Identitas di Batam, Kepala Sudah Lepas
-
Pria Diduga Hina Suku Melayu Ditangkap Polresta Barelang, Sempat Minta Maaf
-
Pemuda Putus Cinta di Batam Bacok Tangan Sendiri, Ngaku Dibegal Biar Mantan Kasihan
-
Manager Hiburan Malam di Tanjungpinang Jadi Tersangka Pengeroyokan Polisi
-
Transformasi Tata Kelola BUMN Dinilai Positif dengan Perkuat GCG and Efisiensi