SuaraBatam.id - Ketua DPW PKS Kepri Ustadz Bahktiar (USBAH) meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menilai, keputusan itu tidaklah tepat di tengah himpitan ekonomi dan merugikan masyarakat.
Bagi provinsi berbasis kepulauan seperti Kepri akan merasakan efeknya secara langsung karena mayoritas komoditas berasal dari daerah lain yang dibawa melalui jalur transportasi laut dan udara.
"Jika pemerintah tidak mencabut kebijakan kenaikan BBM, saya yakin dan percaya ini akan menimbulkan kenaikan harga tiket kapal sebagai sarana transportasi masyarakat Kepri. Parahnya lagi akan diikuti juga kenaikan harga sembako mengingat masyarakat Kepri sangat tergantung dengan transportasi laut yang sangat tergantung dengan BBM," ucap dia, melansir batamnews--jaringan suara.com.
Untuk itu, Bahktiar mengajak seluruh fraksi PKS di DPRD Kepri dan DPRD kabupaten/kota yang ada untuk bersama-sama menyuarakan hal ini.
"Saya sudah mengimbau fraksi PKS DPRD di provinsi dan kabupaten kota di Kepri untuk memperhatikan hal ini serta menyampaikannya dalam sidang-sidang paripurna serta mengajak kepala daerah untuk menyurati pemerintah pusat terkait hal ini," ujarnya.
PKS, tegasnya akan tetap menolak kenaikan harga BBM karena efek domino yang dirasakan masyarakat begitu sangat luas.
"Alasan klasik BBM subsidi tidak tepat sasaran ini tidak patut dijadikan alasan, negara lah yang harus mendata masyarakatnya agar bantuan subsidi jadi tepat sasaran bukan malah menaikkan harga BBM," sebut dia.
"Jika koalisi bersama partai lain sulit terjadi, maka PKS akan berkoalisi dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya, utamanya masalah kenaikan harga BBM ini," pungkas Bahktiar.
Berita Terkait
-
Respons Inisiatif PKS Soal Ijazah Gibran, Komarudin PDIP: Dulu Saya Bicara Malah Dibully
-
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, PKS Tegaskan Sikap Kritis, Konstruktif dan Solutif di Koalisi
-
PKS Soroti Polemik Ijazah Gibran: Pemimpin Harus Lahir dari Meritokrasi, Bukan Dispensasi!
-
PKS Dorong Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah dalam Revisi UU Pemilu
-
Partai Lain Mulai Deklarasi Prabowo 2029, PKS: Fokus Kami Sekarang Ekonomi dan Bencana
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
- Bisakah Bedak Marcks dan Air Mawar Viva untuk Mengunci Makeup? Begini Caranya
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Siswa SMA di Batam Cedera Kepala Dipukul Teman, Kacabdis Kepri: Namanya Anak-anak
-
Pemukulan Siswa di Batam, Orang Tua Korban Ngaku Diintimidasi Lapor Polisi
-
Kick-off Perayaan HUT ke-131, BRI Kedepankan Semangat Ekonomi Kerakyatan
-
Gandeng Kemlu, BRI Dorong Investasi Global dan Perluas Akses UMKM ke Pasar Internasional
-
Bermula Monyet Masuk Gardu, Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Blackout Batam