
SuaraBatam.id - Ratusan Driver Online di Batam berunjuk rasa menuntut Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Riau, Selasa (19/7/2022).
Mereka menuntut realisasi janji tarif minimum pada sejumlah vendor aplikasi online.
Unjuk rasa dimulai dari Welcome To Batam (WTB), kemudian mereka melanjutkan aksi dengan long march menuju Gedung Graha Kepri.
"Tarif minimum dari apilkator saat ini merugikan kami para driver. Untuk itu dengan kondisi ekonomi saat ini, potongan itu sudah sangat tidak masuk akal," tegas Ketua Assosiasi Solidaritas Online Batam (SOB), Feriandi Tarigan yang ditemui, Selasa (19/7/2022).
Feriandi menambahkan, dari aturan saat ini sejumlah aplikasi menetapkan tarif minimum sebesar Rp14 ribu.
Dari tarif tersebut, para driver hanya mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp8.800 setelah adanya potongan yang diberlakukan oleh pihak aplikasi.
"Saat ini tarif minum sejumlah aplikasi itu Rp14 ribu dari tarif itu Driver online hanya menerima Rp.8.800," lanjutnya.
Terkait desakan para driver online Batam ini, Feriadi menambahkan pihaknya menuntut agar Dishub Kepri menyetujui permintaan Driver Online untuk menaikkan tarif minimum menjadi Rp24 ribu.
Permintaan kenaikan tarif minimum ini diakuinya disebabkan oleh beberapa hal seperti tarif hidup saat ini, dan ketiadaan bahan bakar subsidi yang telah dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Diduga Kartel Bermain, KPPU Minta Pengusaha Kapal di Batam Tetapkan Harga Tiket ke Singapura
"Kami merasa hal ini wajar, terutama saat ini BBM subsidi sudah dicabut. Operasional menggunakan mobil saat ini biayanya sudah sangat mahal. Terutama biaya hidup saat ini membuat kami juga semakin susah," terangnya.
Feriandi melanjutkan, pihaknya juga sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan pihak Dishub Provinsi Kepri.
Walah belum sampai pada kesepakatan bersama, pihaknya sudah memberikan berita acara ke Dinas terkait yang menangani keberadaan taksi online di Kepri.
"Kesepakatan belum ada, makanya kami melakukan aksi demo ini, namun berita acara sudah kita sampaikan, permintaan kami itu, tarif minum di aplikasi," lanjutnya.
Sementara, penasehat Assosiasi SOB, Wijaya mengatakan, tarif yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk operasional dengan kendaraan taksi online, disamping BBM jenis premium sudah tidak adalagi, harga sparepart juga mengalami kenaikan yang signifikan.
"Hanya Gubernur yang bisa membantu saat ini, paling tidak melalui SK, kawan-kawan sudah melakukan komunikasi dengan Dishub Provinsi Kepri, tarif Rp.8.800 itu sudah tidak masuk akal," ujar Wijaya.
Berita Terkait
-
Sosok Aisar Baru, Sultan Singapore Keeganteng
-
Viral Video 'Setoran Rokok' Sopir Bajaj ke Petugas Dishub DKI, Pramono: Tidak Bisa Seperti Ini!
-
Usai Viral di Medsos, Pramono Minta Kadishub DKI Usut Dugaan Pungli Anak Buah di Salemba
-
5 Aksi Keji Roslina ke ART di Batam, Termasuk Panggil Pakai Nama Binatang
-
Cerita Intan ART Batam yang Dipaksa Makan Kotoran oleh Majikan, Selamat Usai Nekat Lakukan Ini
Terpopuler
- Moto G96 5G Resmi Rilis, HP 5G Murah Motorola Ini Bawa Layar Curved
- 4 Link Video Syur Andini Permata Bareng Bocil Masih Diburu, Benarkah Adik Kandung?
- Misteri Panggilan Telepon Terakhir Diplomat Arya Daru Pangayunan yang Tewas Dilakban
- 7 HP Infinix Rp1 Jutaan Terbaik Juli 2025, Ada yang Kameranya 108 MP
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 9 Juli: Ada Pemain OVR Tinggi dan Gems
Pilihan
-
Mentan Bongkar Borok Produsen Beras Oplosan! Wilmar, Food Station, Japfa Hingga Alfamidi Terseret?
-
Sri Mulyani Umumkan 26 Nama Lolos Seleksi DK LPS, Ada Mantan Bos BUMN, BI Hingga OJK
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Memori 512 GB di Bawah Rp 5 Juta, Terbaik Juli 2025
-
Mentan Amran Geram Temukan Pupuk Palsu: Petani Bisa Langsung Bangkrut!
-
Realisasi KUR Tembus Rp131 Triliun, Kredit Macet Capai 2,38 Persen
Terkini
-
BRI dan AgenBRILink Perluas Layanan untuk Inklusi Keuangan Nasional
-
Apakah Layak Berinvestasi Emas Antam 3Gr Saat Ini?
-
Top, BRI Pimpin Daftar Teratas Bank di Indonesia versi The Banker!
-
Mandiri Sahabatku Akselerasi Literasi Keuangan dan Wawasan Investasi PMI di Malaysia
-
Hingga akhir Kuartal I 2025, BRI Mampu Himpun DPK Rp1.421,60 Triliun