SuaraBatam.id - Pemerintah Provinsi NTB berencana mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli tiket MotoGP Mandalika 2022.
Hal itu mengingat penjualan tiket tersebut masih sepi. Penjualan tiket MotoGP Mandalika baru mencapai 20 ribuan dari 60 ribu tiket yang tersedia.
Tak hanya ASN dilingkungan Pemprov, di pemerintahan kota dan kabupaten juga dikenakan kebijakan yang sama.
Tak main-main, sebanyak 35 ribu tiket akan didistribusikan dan wajib dibeli para ASN. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov NTB, Lalu Gita Ariadi.
Dia menyampaikan bahwa akan ada sekira 10 kluster penjualan untuk 35 ribu tiket tersebut. Dikutip dari hops.id, berikut kluster penjualan tiket dari Pemprov NTB:
1. ASN Provinsi NTB
2. Bupati dan Walikota SE-NTB
3. Kapolda NTB
4. Danrem, Danlanal dan Danlanud NTB
5. Instansi vertikal Daerah
6. BUMN dan Perbankan
7. Asosiasi Profesi
8. Guru dan Pelajara
9. Ustadz dan Santri
10. Masyarakat umum, PITI - PSMII
"Saat ini kami terus melakukan peningkatan penjualan tiket dan mobilisasi penonton, yang dari 60 ribu penonton ini, dengan asumsi jumlah penduduk dipulau Lombok adalah 3.5 juta maka 1% dari itu yaitu 35 ribu diharapkan bisa menyaksikan perhelatan MotoGP ini," ujar Gita dalam konferensi pers pada Selasa, 1 Maret 2022 kemarin.
Gita berharap, dengan kebijakan ini akan mampu mendongkrak penjualan tiket gelaran MotoGP Mandalika.
"Semoga target penjualan 35 ribu tiket dimana 1 persen dari penduduk pulau Lombok bisa menyaksikan ini, semoga kami dapat laksanakan dengan sebaiknya," kata Lalu Gita.
Baca Juga: Penjualan Tiket MotoGP Mandalika Lesu, ASN di NTB Diwajibkan Beli, Gubernur Sebut Offside
Sebelumnya Gita mengatakan bahwa minimnya animo masyarakat terhadap MotoGP Mandalika karena faktor kekhawatiran pandemi.
Berita Terkait
-
Alex Rins Makin Bingung dengan Motornya, Yamaha Sudah Rekrut Ai Ogura?
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung
-
Quiet Quitting ala ASN: Pilih Jalan Fungsional Biar Gak Jadi Pejabat Struktural
-
WFH ASN Tidak Berlaku di Kementerian PU,Menteri Dody Ungkap Alasan Tugas
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Polda Kepri Tetapkan Bripda AS Tersangka, Inilah Kronologi Tewasnya Polisi Muda
-
Transaksi Tebus Gadai Kini Bisa via Super Apps BRImo dari BRI, Cashback 10% Menanti
-
Kematian Polisi Junior di Kepri: Propam Periksa 8 Personel, Satu Anggota Tersangka
-
Polisi Muda di Kepri Meninggal Diduga Dianiaya Senior, Tubuh Penuh Luka Lebam
-
Pejabat Imigrasi Kepri dan Batam Dicopot Imbas Skandal Pungli