SuaraBatam.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menaikkan kasus laporan dugaan korupsi, pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit BP (RSBP) Batam dari penyelidikan menjadi penyidikan.
"Dikarenakan ada bukti permulaan yang cukup, Sehingga kita naikkan jadi penyidikan," jelas Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Batam, Wahyu Oktaviandi, Jumat (25/2/2022).
Wahyu menjelaskan, pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di RSBP Batam, berawal dari laporan yang diterima Kejari Batam pada tahun 2018 lalu.
Pada tahun 2018 lalu, BP Batam mengadakan lelang Sistem Informasi Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp3 miliar.
"Pada tahun yang dimaksud, ada perusahaan pemenang lelang dengan jumlah Rp2,6 miliar. Dan hal itu telah dibayarkan secara penuh," lanjutnya.
Kemudian, di tahun 2020, BP Batam kembali mengadakan lelang Sistem Informasi Manajemen, dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar.
Adapun penyelidikan dilakukan, setelah pihak Kejari Batam menemukan dugaan kecurangan pada prosedur lelang proyek tersebut.
"Bisa dikatakan, dalam proses lelang pun ada perbuatan melawan hukumnya. Dari keterangan saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Makanya statusnya saat ini naik," tegasnya.
Wahyu mengatakan, pemenang lelang dalam tender ini merupakan pihak swasta.
Baca Juga: Mantan Wali Kota Tasikmalaya Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengurusan DAK
Wahyu juga enggan menyebutkan nama perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Manajemen ini
"Perusahaannya belum bisa disebutkan, nanti saja tunggu prosesnya. Semua yang berkepentingan 2018 sampai 2020 siapapun itu akan kita periksa," kata dia.
Kejari Batam juga ditegaskannya, akan melakukan pemanggilan terhadap lima orang saksi pekan depan.
"Nanti tergantung penyidik siapa saja yang dipanggil. Penyidik punya strategi namanya strategi penyidikan. Jadi dia bakal melihat, siapa yang harus diperiksa pertama kali itu," katanya.
Sementara itu, untuk status tersangka Wahyu menegaskan, tergantung hasil penyidikan. Namun, dia berjanji akan menyelesaikan dengan cepat.
"Yang pasti janji kami bermain dengan cepat. Kalau sudah semua dipenuhi alat buktinya sehari pun kita akan menetapkan tersangka. Tidak bisa langsung-langsung," tutupnya.
Berita Terkait
-
Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Tito: Biaya Pilkada Tinggi, Akhirnya Cari Jalan Tak Benar
-
Kejagung: Status Tersangka Febrie Adriansyah Tetap Berlaku Meski Penyidikan Diambil Alih
-
Sitaan Fantastis di Kasus Korupsi Terbaru, Sejauh Mana Urgensi RUU Perampasan Aset?
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Pukul, Tendang lalu Menyeret: Sadisnya Oknum Satpam Aniaya Karyawati di Bintan
-
Penganiayaan Brutal Karyawati Hotel di Bintan: Pelaku Pakai Sepatu Boots
-
Didampingi BRI, UMKM Brownies Ketan Sidoarjo Ekspor hingga Australia dan Turki
-
Gaji PPPK Pemkot Batam Aman, Tersedia hingga 2027
-
Menembus Wilayah Kepulauan, Mantri Perempuan BRI Perkuat Inklusi Keuangan di Sulawesi Tengah