Tito Karnavian Minta Kepri Permudah Izin Usaha dan Bangun SDM

SuaraBatam.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta Jumat, mengatakan pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah.

Untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu pelibatan sektor swasta. Mendagri menjelaskan untuk menarik sektor swasta salah satu kuncinya yakni dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha.

Dalam kunjungannya ke Batam kemarin, Tito meminta agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota setempat dapat mempermudah izin usaha.

Dirinya mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha.

Baca Juga: Tito Karnavian ke Batam, Puji Kesuksesan Vaksinasi di Kepri Jadi Peringkat 3 Nasional

“Buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau tidak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri),” kata Mendagri, dikutip dari antara.

Mendagri berharap kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri.

Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat kian meningkat.

Mendagri juga mengingatkan agar jajaran pemerintah setempat dapat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, Mendagri menekankan keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.

Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Tak hanya itu, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal.

Menurut Mendagri Tito dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif.

“Tapi ya kita serahkan kepada bapak gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama,” ujar Mendagri Tito Karnavian. (antara)