SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad meminta Pemerintah Pusat agar memisah data Covid-19 Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dan data masyarakat Kepri.
Untuk itu, Ansar Ahmad langsung menemui Kementrian Kesehatan di Jakarta, Senin (27/12) yang saat itu diwakili oleh Dirjen Pencegana dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu.
Ansar beralasan jika data PMI yang terkonfirmasi Covid-19 juga dimasukkan dalam data terkonfirmasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data Covid di Kepri. Selanjutnya akan berdampak pada penilaian levelisasi dan sebagainya.
“Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Ke depan pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus. Biarpun ini kebijakan pemerintah pusat, namun jalur yang di pakai adalah wilayah Kepri. Oleh sebab itu, kita koordinasikan masalah ini agar ada pemisahan data di Kemenkes. Kita sepakat penanganan PMI ini berjalan lancar dan keamanan serta kesehatan masyarakat Kepri juga terjamin,” ujar Gubernur usai dari kantor Kemenkes RI, dikutip dari kepriprov.
Saat ini, Pemprov Kepri sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun. Ansar berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita sangat yakin Pemerintah Pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujar Ansar.
Menanggapi permintaan itu, pihak Kemenkes sendiri akan segera memisahkan data PMI yang berada di pintu masuk di Kepri. Bahkan juga akan dipisahkan dalam penangan PMI baik yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan dan tempat pemulangan PMI lainya.
“Data PMI ini akan segera kita pisahkan. Kami juga mengapresiasi atas kekompakan stakeholder yang ada di Kepri selama ini. Tidak hanya di Kepri, untuk pemulangan PMI di Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan lainnya juga akan kita pisahkan,” kata Dirjen P2P Kemenkes RI dalam kesempatan in
Baca Juga: Polisi Ungkap Kronologi Pemulung Di Bima Meninggal Usai Disuntik Vaksin Covid-19
Berita Terkait
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
Waspada Gejala Superflu di Indonesia, Benarkah Lebih Berbahaya dari COVID-19?
-
Belasan Nyawa Melayang di Galangan Kapal PT ASL Shipyard: Kelalaian atau Musibah?
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
5 Mobil Kecil Bekas Murah, Hemat Biaya Operasional buat Pemula
-
Realisasi Investasi Batam Capai Rp69 T di 2025, Singapura Jadi Sumber Utama
-
Ekspedisi Jakarta Batam Terpercaya & Efisien | Harddies Cargo
-
Beasiswa untuk 1.100 Mahasiswa 7 Kampus Negeri Ternama, Batam Jadi Tujuan Belajar
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen