SuaraBatam.id - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Batam, pertanyakan penghargaan Batam sebagai Kota Ramah Anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Ketua KPPAD Batam, Abdillah menyebutkan bahwa penghargaan tersebut, sepertinya hanya menilai Batam dari satu indikator.
"Menurut kami predikat itu hanya melihat dari infrastruktur saja. Kalau memang hanya sektor itu, kita memang akui dan pantas diacungi jempol," tegas Abdillah, Kamis (25/11/2021).
Sektor lain yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, adalah sisi pengawasan terhadap keamanan anak.
Baca Juga: Vaksinasi Berhasil, Batam Bersiap Terima Wisatawan Mancanegara Tahun Depan
Contohnya kasus dugaan kekerasan yang terjadi terhadap siswa SMK SPN Dirgantara, yang saat ini menghebohkan masyarakat Batam.
"Kasus kekerasan di sekolah ini, juga bukan baru terjadi sekarang. Pada beberapa tahun sebelumnya, hal ini juga kerap terjadi. Belum lagi kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka," lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengaku bahwa pada dasarnya Pemko Batam terbuka atas kritik yang disampaikan mengenai penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat.
Walau ia juga menyarankan, agar sebaiknya kritik mengenai penghargaan ini, seharusnya dapat disampaikan secara langsung, dan dibarengi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Nah, ini kan soal perspektif saja. Bagaimana KPPAD melihat penghargaan itu, mana sisi plus dan mana sisi negatifnya," terang Amsakar saat ditemui di Gedung Pemko Batam.
Baca Juga: Data Terbaru: Sebanyak 24.992 Warga Batam Sembuh dari Covid-19
Mengenai sistem pendidikan, Amsakar bahkan menegaskan bahwa saat ini Batam meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Riau.
Artinya proses pembelajaran di institusi pendidikan di Batam, terselenggara dengan baik, dengan tingkat kelulusan, dan penerimaan siswa baru yang angkanya paling tinggi di Kepri.
"Tetapi, kalau ada yang keberatan dengan apa yang diberikan. Silakan diskusikan itu dengan pihak atau lembaga yang kompeten, ke Kementerian misalnya," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Menghindari Kecanduan Gadget dengan Digital Playground yang Sehat
-
Hipertensi Ancam Kesehatan Remaja, Ini Biang Keroknya!
-
Mengungkap Misteri Kuntilanak dalam Film 'Anak Kunti', Berani Nonton?
-
Pertama di Batam, Sekolah Ini Resmi Menjadi OxfordAQA Approved Centre
-
Anak Chef Arnold Tanya Asal-usul Orang Jahat, Jawaban Jokowi Digunjing
Terpopuler
- Nikita Mirzani Tak Terima Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara: Masa Lebih Parah dari Suami Sandra Dewi
- Viral Video Hadirin Tak Tepuk Tangan Saat Nama Jokowi Disebut, Netizen: Orang Semakin...
- Mengintip 4 Mobil Sherly Tjoanda yang Jadi Gubernur Terkaya Indonesia
- Ayah Kandung El Barack Sempat Telepon Keluarga Jessica Iskandar, Vincent Verhaag: Dia Harus Temui Aku Dulu
- Striker Keturunan Yugoslavia Kirim Kode ke Patrick Kluivert: Usia Saya Tidak Muda Lagi, Tapi Saya Masih Kuat
Pilihan
-
Megawati Hangestri Tampil Menawan, Red Sparks Hempaskan GS Caltex
-
Perbandingan Spesifikasi Infinix Hot 50 Pro+ vs Redmi Note 14, Duel HP 4G Rp 2 Jutaan Terbaru
-
Kisah di Balik Kedipan Lampu Strobo, Beda Warna Beda Arti
-
Perbandingan Spesifikasi Realme C75 vs Redmi Note 14, Duel Sengit HP 4G Rp 2 Jutaan
-
Buntut Ricuh Lawan Persib, Persija Jakarta Dapat Sanksi Berat, Ini Daftarnya
Terkini
-
BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Tangkal Kawung Perkenalkan Gula Aren Inovatif untuk Pasar Lokal dan Global
-
Mengenal Songket PaSH: Transformasi Songket Palembang di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang Go International
-
BRI Dukung Perkembangan UMKM Indonesia dan Meningkatkan Daya Saing
-
Beras SPHP Distop, Harga di Tanjungpinang Terancam Naik?
-
Waspada Buaya Lepas! Wisata Pantai Batam Diimbau Tingkatkan Keamanan Saat Liburan