Scroll untuk membaca artikel
Eliza Gusmeri
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:05 WIB
Makan 1 Kali Sehari, Masyarakat Myanmar Diambang Kelaparan dan Kemiskinan
Foto anak-anak di Myanmar yang bersembuni di sebuah lubang berlindung dari bom.[AFP]

Kota asal Ma Wai, yaitu Monywa, merupakan basis utama perlawanan terhadap kekuasaan militer. Banyak orang dari komunitasnya bergabung dalam unjuk rasa massal menentang kudeta militer pada 1 Februari.


"Ketika itu, tentara melepaskan tembakan ke arah lokasi lingkungan kami. Beberapa tetangga saya tewas dan sebagian lagi terluka diterjang peluru," katanya, mengenang.

Semenjak kudeta, puluhan ribu pegawai negeri -- mulai guru dan pekerja kereta api hingga dokter dan perawat -- menolak bekerja untuk rezim.

Menurut Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, lebih dari 410.000 pegawai pemerintah masih melakukan pemogokan.

Baca Juga: Remaja Disodomi Lompat dari Ruko di Batam, Kerap Diancam Pakai Silet

Gerakan ini juga menyerukan aksi boikot terhadap segala sesuatu yang terkait rezim militer, mulai perbankan hingga kegiatan lotre yang disponsori negara; mulai bir dan rokok hingga telekomunikasi.

Tujuan mereka adalah menjauhkan rezim militer dari sumber pendapatan utama mereka.

Masyarakat juga menolak membayar tagihan listrik, yang menurut mereka akan masuk ke kantong militer.

Sanksi seperti ini dan sanksi publik lainnya terhadap bisnis yang dijalankan militer memiliki dampak luar biasa.

Jenderal Soe Win, orang nomor dua di tampuk kekuasaan rezim militer, mengakui dalam sidang membahas anggaran bulan Agustus bahwa pemerintah menerima lebih sedikit pemasukan.

Baca Juga: Tak Tahan Kerap Disodomi, Remaja Nekat Lompat dari Lantai 3 Ruko di Batam

Perlawanan di tengah kesulitan

Di kantor listrik negara di kota Khayan, sekitar 60 km arah timur Yangon, satu-satunya karyawan dari 43 orang staf, yang terus datang, adalah seorang eks kapten militer.

Sisanya melakukan mogok kerja. Lima belas orang dari mereka masih bertahan untuk melawan.

Tindakan kolektif mereka mengganggu kinerja rezim militer, namun ini menimbulkan biaya hidup yang tinggi.

"Saya saat ini tidak memiliki penghasilan, tetapi saya dan rekan-rekan bertekad tidak kembali bekerja untuk kepentingan militer," kata Khin Kyi Thar.

"Gaji saya 150.000 Kyat (Rp1,1 juta) dan saya sudah kehilangan uang sebesar itu sejak April.

Load More