SuaraBatam.id - Kasus COVID-19 yang meningkat di Jepang akhir-akhir ini membuat negara tuan rumah Paralimpiade itu memaksa 95 persen kota di negara itu membatalkan proyek atau mengubah format mereka.
Melansir survei Kyodo News, Jumat, dari 101 pemerintah daerah yang mengajukan program bersponsor Sekretariat Kabinet yang bertujuan mempromosikan inklusivitas sosial itu, sebanyak 36 persen membatalkan acara mereka.
Sementara, 59 persen lainnya memutuskan beralih online atau menggunakan sarana komunikasi lain.
Berdasarkan survei pemerintah prefektur dan kota yang dilakukan antara akhir Juli hingga pertengahan Agustus, hanya dua persen dari pemerintah daerah yang memutuskanmelanjutkan rencana mereka.
Panitia bahkan mungkin membatalkan atau mengubah programnya, 37 persen mengaku mengkhawatirkan potensi dampak penyelenggaraan program.
Kenji Kanda, pengguna kursi roda berusia 48 tahun di Beppu, kota di Kyushu, yang telah membatalkan program pertukarannya, mengaku kecewa dengan keputusan ini.
"Saya senang melihat (para atlet) dari jarak dekat karena saya membayangkan itu pasti menarik," kata dia, dikutip via Antara.
Kota tuan rumah tersebut telah menyiapkan program terkait, termasuk lokakarya yang memungkinkan peserta merasakan pengalaman olahraga Paralimpiade dan program yang bertujuan mempromosikan pemahaman mengenai penyandang disabilitas.
Menurut survei, di antara acara sampingan tersebut, hanya sembilan persen yang dibatalkan dan 41 persen telah diperkecil skalanya atau ditunda karena pandemi virus corona, tetapi sisanya tidak terpengaruh.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Masih Melonjak di 9 Provinsi, Termasuk Jateng dan Bali
Namun, 63 persen pemerintah daerah mengatakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum meningkat sejak bergabung dengan inisiatif tersebut.
Paralimpiade yang akan berlangsung selama 13 hari dan melibatkan ribuan atlet dari seluruh dunia, akan dimulai Selasa, sementara Tokyo tetap dalam keadaan darurat COVID-19 dan kekhawatiran publik tetap tinggi atas penyelenggaraan Paralimpiade selama pandemi.
Survei menunjukkan 47 persen pemerintah daerah agak atau sangat cemas menjadi tuan rumah Paralimpiade di tengah suara menentang yang dapat menghambat momentum menuju pembangunan masyarakat yang inklusif.
Daisuke Uehara, peraih medali perak para-hoki es dan penasihat inisiatif tersebut, menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam mempromosikan masyarakat inklusif di luar Olimpiade Tokyo.
"Saya berharap mereka akan menemukan cara untuk mengubah upaya tersebut menjadi kegiatan sehari-hari," kata Uehara.
Berita Terkait
-
Lucu dan Punya Sejarah Kelam, 7 Fakta Boneka Kokeshi Asli Negeri Sakura
-
Corona Mengintai, Torch Relay Paralimpiade Tokyo Tetap Berlangsung
-
Soroti Kenaikan Kasus Covid-19 di Luar Jawa, WHO: Butuh Tindakan Segera
-
Update Covid-19 Global: Indonesia Sumbang Penurunan Jumlah Kasus Positif di ASEAN
-
Kabar Baik, Kasus Harian Covid-19 Menurun Berkat PPKM Berlevel, Kemenkes Ungkap Datanya
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
5 Mobil Kecil Bekas Murah, Hemat Biaya Operasional buat Pemula
-
Realisasi Investasi Batam Capai Rp69 T di 2025, Singapura Jadi Sumber Utama
-
Ekspedisi Jakarta Batam Terpercaya & Efisien | Harddies Cargo
-
Beasiswa untuk 1.100 Mahasiswa 7 Kampus Negeri Ternama, Batam Jadi Tujuan Belajar
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen