SuaraBatam.id - Kasus COVID-19 yang meningkat di Jepang akhir-akhir ini membuat negara tuan rumah Paralimpiade itu memaksa 95 persen kota di negara itu membatalkan proyek atau mengubah format mereka.
Melansir survei Kyodo News, Jumat, dari 101 pemerintah daerah yang mengajukan program bersponsor Sekretariat Kabinet yang bertujuan mempromosikan inklusivitas sosial itu, sebanyak 36 persen membatalkan acara mereka.
Sementara, 59 persen lainnya memutuskan beralih online atau menggunakan sarana komunikasi lain.
Berdasarkan survei pemerintah prefektur dan kota yang dilakukan antara akhir Juli hingga pertengahan Agustus, hanya dua persen dari pemerintah daerah yang memutuskanmelanjutkan rencana mereka.
Panitia bahkan mungkin membatalkan atau mengubah programnya, 37 persen mengaku mengkhawatirkan potensi dampak penyelenggaraan program.
Kenji Kanda, pengguna kursi roda berusia 48 tahun di Beppu, kota di Kyushu, yang telah membatalkan program pertukarannya, mengaku kecewa dengan keputusan ini.
"Saya senang melihat (para atlet) dari jarak dekat karena saya membayangkan itu pasti menarik," kata dia, dikutip via Antara.
Kota tuan rumah tersebut telah menyiapkan program terkait, termasuk lokakarya yang memungkinkan peserta merasakan pengalaman olahraga Paralimpiade dan program yang bertujuan mempromosikan pemahaman mengenai penyandang disabilitas.
Menurut survei, di antara acara sampingan tersebut, hanya sembilan persen yang dibatalkan dan 41 persen telah diperkecil skalanya atau ditunda karena pandemi virus corona, tetapi sisanya tidak terpengaruh.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Masih Melonjak di 9 Provinsi, Termasuk Jateng dan Bali
Namun, 63 persen pemerintah daerah mengatakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum meningkat sejak bergabung dengan inisiatif tersebut.
Paralimpiade yang akan berlangsung selama 13 hari dan melibatkan ribuan atlet dari seluruh dunia, akan dimulai Selasa, sementara Tokyo tetap dalam keadaan darurat COVID-19 dan kekhawatiran publik tetap tinggi atas penyelenggaraan Paralimpiade selama pandemi.
Survei menunjukkan 47 persen pemerintah daerah agak atau sangat cemas menjadi tuan rumah Paralimpiade di tengah suara menentang yang dapat menghambat momentum menuju pembangunan masyarakat yang inklusif.
Daisuke Uehara, peraih medali perak para-hoki es dan penasihat inisiatif tersebut, menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam mempromosikan masyarakat inklusif di luar Olimpiade Tokyo.
"Saya berharap mereka akan menemukan cara untuk mengubah upaya tersebut menjadi kegiatan sehari-hari," kata Uehara.
Berita Terkait
-
Lucu dan Punya Sejarah Kelam, 7 Fakta Boneka Kokeshi Asli Negeri Sakura
-
Corona Mengintai, Torch Relay Paralimpiade Tokyo Tetap Berlangsung
-
Soroti Kenaikan Kasus Covid-19 di Luar Jawa, WHO: Butuh Tindakan Segera
-
Update Covid-19 Global: Indonesia Sumbang Penurunan Jumlah Kasus Positif di ASEAN
-
Kabar Baik, Kasus Harian Covid-19 Menurun Berkat PPKM Berlevel, Kemenkes Ungkap Datanya
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Bos Klub Malam Ditangkap Diduga Terkait Pengeroyokan Polisi di Tanjungpinang
-
Anggota DPRD Lingga Capt Ahmad Pajar Meninggal saat Menunaikan Ibadah Haji
-
Geger Pulau di Lingga Kepri Dijual Online Seharga Rp65 Miliar
-
Investasi Rp88 Triliun untuk Bangun AI Data Centre di Nongsa Batam
-
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Puluhan Kontainer Mineral Ilegal di Batam