Tidak Ada Demokrasi di Afghanistan Versi Taliban, Pemerintah Baru Berbentuk Dewan Penguasa

SuaraBatam.id - Tiga orang dilaporkan tewas dalam aksi protes anti Taliban di Kota Jalalabad, Afghanistan pada Rabu (18/8/2021). Saksi mata mengklaim, sejumlah anggota Taliban mengeluarkan tembakan saat warga mengibarkan bendera Afghanistan di lapangan.

Tiga orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka dalam pristiwa ini. Pemerintah baru Afghanistan usai dikuasai Taliban dapat dipastikan tidak berbentuk demokrasi melainkan menerapkan hukum syariah.

Hal ini dipastikan Waheedullah Hashimi, komandan senior Taliban. Pemerintahan baru segera dibentuk usai Presiden Ashraf Ghani memilih melarikan diri ke Uni Emirat Arab.

Anggota senior menyebut, pemerintahan baru akan berbentuk dewan penguasa yang diketuai pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada. Meski demikian, demokrasi tidak akan ada di dalam sistem negara itu.

Baca Juga: Amerika Berharap Taliban Izinkan Warga Afghanistan Mengungsi dengan Aman

"Hukum syariah dan hanya itu," kata Waheedullah Hashimi, dikutip dari Reuters via Antara.

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah negara segera mengevakuasi warga mereka dari bandara Kabul yang kacau usai diambil alih Taliban.

Ribuan orang berusaha meninggalkan negara itu karena takut dengan kembalinya hukum dan aturan keras seperti yang pernah diberlakukan Taliban saat kelompok itu dulu berkuasa.

Hashimi mengatakan peran kaum perempuan, termasuk hak mereka untuk bekerja dan belajar, dan bagaimana mereka seharusnya berpakaian akan diputuskan oleh sebuah dewan pakar.

"Mereka akan memutuskan apakah perempuan sebaiknya memakai hijab, burkak, atau hanya kerudung plus abaya atau lainnya, atau tidak. Itu terserah mereka (dewan)," kata dia.

Baca Juga: Eko Kuntadhi Sebut Kostum Taliban Mirip Orang Hijrah, Publik: Presiden Pernah Pakai

Di bawah kekuasaan Taliban pada 1996-2001, perempuan dilarang bekerja dan diharuskan mengenakan burkak ketika keluar rumah, sementara anak-anak perempuan tidak dibolehkan pergi ke sekolah.