Pemerintah Wajib Kontrol Industri Kesehatan Selama Wabah, Pengamat: Jangan Malah Berbisnis

SuaraBatam.id - Pengamat ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Dody Dermawan meminta pemerintah untuk mengontrol industri kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

"Pengawasan terhadap bisnis kesehatan, seperti obat-obatan, masker, jasa tes usap antigen dan tes usap PCR perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat," kata Dody Dermawan.

Ia berharap, pemerintah untuk mengontrol biaya tes usap PCR maupun tes antigen, dan menyampaikan hal itu kepada publik.

Menurutnya, pemerintah harus menyampaikan kepada publik berapa harga pokok produksi perusahaan penyedia jasa tes usap antigen dan tes usap PCR sehingga diketahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan.

Baca Juga: Syarat dan Lokasi Vaksin Moderna di Jakarta, Khusus yang Belum Pernah Vaksinasi

Transparansi pemerintah menurut dia perlu dilakukan untuk mencegah persepsi negatif di tengah masyarakat seolah-olah ada pihak-pihak yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk kepentingan bisnis semata.

"Sampai saat ini kita tidak mengetahui berapa harga pokok produksi, namun dua hari lalu biaya tes usap PCR contohnya, turun dari Rp880.000 menjadi Rp500.000," ujarnya kepada Antara.

Dody mengatakan penekanan harga tes usap PCR itu menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini bahan yang digunakan untuk tes usap PCR dan jasa tenaga kesehatan tidak mencapai Rp500.000. Persepsi lainnya juga muncul sebelumnya ketika harga tes usap antigen dapat ditekan pemerintah menjadi Rp150.000.

"Pemerintah dapat mengambil kebijakan berupa pemberlakuan harga batas tertinggi dan harga batas terendah, dengan memperhatikan kepentingan publik dan pengusaha," ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan biaya tes usap PCR yang turun menjadi Rp500.000, justru menimbulkan pertanyaan kenapa hal itu tidak dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

Baca Juga: Riset: Pandemi Membuat Orang Semakin Menghargai Kebersamaan

Biaya jasa tes usap yang sempat mencapai Rp1,2 juta, kemudian turun menjadi sekitar Rp800.000 sudah lama terjadi, sebelum dua hari lalu diturunkan menjadi Rp500.000.

"Kami justru mempertanyakan apakah industri kesehatan ini benar-benar berbisnis, mencari keuntungan besar, dan terlindungi? Padahal banyak orang-orang yang mengalami kesulitan perekonomian di masa pandemi ini," kata Rudy, yang juga Koordinator Relawan COVID-19 Tanjungpinang.

Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Rahmad, belum mengetahui keuntungan yang diperoleh perusahaan jasa penyedia tes usap antigen maupun PCR. Keuntungan pihak pengusaha dapat dihitung bila diketahui berapa biaya pembelian bahan, biaya operasional dan pembayaran jasa nakes.

"Saya pikir, harga tes usap PCR yang tinggi merupakan upaya pemerintah menekan mobilitas penduduk ke luar daerah untuk menekan penyebaran COVID-19. Saya pikir itu berhasil," katanya.

Ia mengatakan bisnis kesehatan di masa pandemi memang berkembang pesat, karena dibutuhkan. Saat ini di Kepri banyak apotek dan penyedia jasa tes usap antigen dan PCR.

"Tentu berkembang pesat, karena dibutuhkan masyarakat," katanya.