SuaraBatam.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tegas menolak rencana pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat karena dianggap tidak mampu mengatasi sebaran wabah Covid-19.
Meski demikian Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022, memuji kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi gratis dan PPKM Darurat tersebut meski masih dianggap kurang maksimal.
“Kebijakan itu belum maksimal. Nyatanya, kasus dan angka kematian Covid-19 terus meningkat,” kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat.
“Maka dari itu, saya meminta Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat, dan untuk Pemerintah Daerah jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Harus jelas apa dasar konkretnya dan apa indikator-indikatornya jika ingin diterapkan PPKM Darurat ataupun Mikro,” kata dia.
Ia juga meminta pemerintah agar tidak ikut-ikutan. Terlebih, jika PPKM diperpanjang, maka bisa berdampak pada masyarakat.
“Jangan hanya ikut-ikutan, tapi masyarakat yang kena imbasnya. Karena jika ini terus diperpanjang, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan, dan sosialnya,” kata dia.
Ia berharap, memperhatikan permasalahan yang ada saat ini, seperti halnya kasus korupsi, kebutuhan pangan, dan perekonomian yang dinilai sudah ambruradul serta penyakit sosial yang dapat membahayakan nasib bangsa ini.
“Sudah banyak mahasiswa, pedagang, dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang di lapangan dan di berbagai sumber media online, televisi, dan cetak diberbagai daerah,” ujarnya, melansir Terkini.id --jaringan Suara.com.
Baca Juga: Covid-19 Varian Delta di Balikpapan Teridentifikasi dari Pendatang Asal Pulau Jawa
Tidak hanya menolak PPKM Darurat, Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu juga turut mengkritisi langkah aparat dalam menertibkan masyarakat.
Ia mengutuk keras tindakan represif oleh aparat kepada masyarakat atau para pedagang dalam mencegah dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.
“Masyarakat juga manusia, bukanlah binatang! Jangan langsung terus bertindak keras dan kasar,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Selama PPKM Darurat Okupansi Hotel di Jakarta Hanya 10 Persen
-
Apakah PPKM Darurat Akan Diperpanjang?
-
Kasus Positif Turun Karena Testing Berkurang, Begini Alasan Satgas Covid-19
-
Libur Idul Adha, Pos Penyekatan Tol Bekasi Barat Terpantau Sepi
-
Minuman Tradisional, Solusi Daya Tahan Tubuh saat Virus Kembali Merebak
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya
-
Anggota Polisi di Kepri Jalani Sidang Etik usai Diduga Aniaya Pacar
-
Menu MBG Dirancang Sesuai Angka Kecukupan Gizi Harian Siswa