SuaraBatam.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tegas menolak rencana pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat karena dianggap tidak mampu mengatasi sebaran wabah Covid-19.
Meski demikian Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022, memuji kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi gratis dan PPKM Darurat tersebut meski masih dianggap kurang maksimal.
“Kebijakan itu belum maksimal. Nyatanya, kasus dan angka kematian Covid-19 terus meningkat,” kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat.
“Maka dari itu, saya meminta Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat, dan untuk Pemerintah Daerah jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Harus jelas apa dasar konkretnya dan apa indikator-indikatornya jika ingin diterapkan PPKM Darurat ataupun Mikro,” kata dia.
Ia juga meminta pemerintah agar tidak ikut-ikutan. Terlebih, jika PPKM diperpanjang, maka bisa berdampak pada masyarakat.
“Jangan hanya ikut-ikutan, tapi masyarakat yang kena imbasnya. Karena jika ini terus diperpanjang, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan, dan sosialnya,” kata dia.
Ia berharap, memperhatikan permasalahan yang ada saat ini, seperti halnya kasus korupsi, kebutuhan pangan, dan perekonomian yang dinilai sudah ambruradul serta penyakit sosial yang dapat membahayakan nasib bangsa ini.
“Sudah banyak mahasiswa, pedagang, dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang di lapangan dan di berbagai sumber media online, televisi, dan cetak diberbagai daerah,” ujarnya, melansir Terkini.id --jaringan Suara.com.
Baca Juga: Covid-19 Varian Delta di Balikpapan Teridentifikasi dari Pendatang Asal Pulau Jawa
Tidak hanya menolak PPKM Darurat, Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu juga turut mengkritisi langkah aparat dalam menertibkan masyarakat.
Ia mengutuk keras tindakan represif oleh aparat kepada masyarakat atau para pedagang dalam mencegah dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.
“Masyarakat juga manusia, bukanlah binatang! Jangan langsung terus bertindak keras dan kasar,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Selama PPKM Darurat Okupansi Hotel di Jakarta Hanya 10 Persen
-
Apakah PPKM Darurat Akan Diperpanjang?
-
Kasus Positif Turun Karena Testing Berkurang, Begini Alasan Satgas Covid-19
-
Libur Idul Adha, Pos Penyekatan Tol Bekasi Barat Terpantau Sepi
-
Minuman Tradisional, Solusi Daya Tahan Tubuh saat Virus Kembali Merebak
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
- 5 Parfum Wanita Terbaik untuk Acara Malam, Wanginya Elegan dan Memikat
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
BRI Wellness Experience Dukung Kesehatan Fisik, Mental, dan Finansial Masyarakat
-
Sinergi Dalam LoI, BRI Taipei dan KDEI Tingkatkan Akses Keuangan Pekerja Migran Indonesia
-
Lewat AgenBRILink, Kursumawati Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Serbalawan
-
Pukul, Tendang lalu Menyeret: Sadisnya Oknum Satpam Aniaya Karyawati di Bintan
-
Penganiayaan Brutal Karyawati Hotel di Bintan: Pelaku Pakai Sepatu Boots