SuaraBatam.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tegas menolak rencana pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat karena dianggap tidak mampu mengatasi sebaran wabah Covid-19.
Meski demikian Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022, memuji kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi gratis dan PPKM Darurat tersebut meski masih dianggap kurang maksimal.
“Kebijakan itu belum maksimal. Nyatanya, kasus dan angka kematian Covid-19 terus meningkat,” kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat.
“Maka dari itu, saya meminta Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat, dan untuk Pemerintah Daerah jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Harus jelas apa dasar konkretnya dan apa indikator-indikatornya jika ingin diterapkan PPKM Darurat ataupun Mikro,” kata dia.
Ia juga meminta pemerintah agar tidak ikut-ikutan. Terlebih, jika PPKM diperpanjang, maka bisa berdampak pada masyarakat.
“Jangan hanya ikut-ikutan, tapi masyarakat yang kena imbasnya. Karena jika ini terus diperpanjang, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan, dan sosialnya,” kata dia.
Ia berharap, memperhatikan permasalahan yang ada saat ini, seperti halnya kasus korupsi, kebutuhan pangan, dan perekonomian yang dinilai sudah ambruradul serta penyakit sosial yang dapat membahayakan nasib bangsa ini.
“Sudah banyak mahasiswa, pedagang, dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang di lapangan dan di berbagai sumber media online, televisi, dan cetak diberbagai daerah,” ujarnya, melansir Terkini.id --jaringan Suara.com.
Baca Juga: Covid-19 Varian Delta di Balikpapan Teridentifikasi dari Pendatang Asal Pulau Jawa
Tidak hanya menolak PPKM Darurat, Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu juga turut mengkritisi langkah aparat dalam menertibkan masyarakat.
Ia mengutuk keras tindakan represif oleh aparat kepada masyarakat atau para pedagang dalam mencegah dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.
“Masyarakat juga manusia, bukanlah binatang! Jangan langsung terus bertindak keras dan kasar,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Selama PPKM Darurat Okupansi Hotel di Jakarta Hanya 10 Persen
-
Apakah PPKM Darurat Akan Diperpanjang?
-
Kasus Positif Turun Karena Testing Berkurang, Begini Alasan Satgas Covid-19
-
Libur Idul Adha, Pos Penyekatan Tol Bekasi Barat Terpantau Sepi
-
Minuman Tradisional, Solusi Daya Tahan Tubuh saat Virus Kembali Merebak
Terpopuler
- Banyak Kota Ketakutan Sampah Meluap, Mengapa Kota Tangerang Justru Optimis TPA-nya Aman?
- Apa Perbedaan Sepatu Lari dan Sepatu Jalan Kaki? Ini 6 Rekomendasi Terbaiknya
- 3 Mobil Bekas Daihatsu untuk Lansia yang Murah, Aman dan Mudah Dikendalikan
- 7 Promo Sepatu Reebok di Sports Station: Turun Sampai 70% Mulai Rp200 Ribuan
- 7 Lem Sepatu Kuat dan Tahan Air di Indomaret Murah, Cocok untuk Semua Jenis Bahan
Pilihan
-
Eksplorasi Museum Wayang Jakarta: Perpaduan Sejarah Klasik dan Teknologi Hologram
-
4 Rekomendasi HP Murah RAM 8 GB Baterai Jumbo, Aman untuk Gaming dan Multitasking
-
4 HP Murah Layar AMOLED RAM 8 GB Terbaik, Visual Mewah Lancar Multitasking
-
7 HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025, Daily Driver Andalan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
Terkini
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya
-
Anggota Polisi di Kepri Jalani Sidang Etik usai Diduga Aniaya Pacar