SuaraBatam.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tegas menolak rencana pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat karena dianggap tidak mampu mengatasi sebaran wabah Covid-19.
Meski demikian Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022, memuji kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi gratis dan PPKM Darurat tersebut meski masih dianggap kurang maksimal.
“Kebijakan itu belum maksimal. Nyatanya, kasus dan angka kematian Covid-19 terus meningkat,” kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat.
“Maka dari itu, saya meminta Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat, dan untuk Pemerintah Daerah jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Harus jelas apa dasar konkretnya dan apa indikator-indikatornya jika ingin diterapkan PPKM Darurat ataupun Mikro,” kata dia.
Ia juga meminta pemerintah agar tidak ikut-ikutan. Terlebih, jika PPKM diperpanjang, maka bisa berdampak pada masyarakat.
“Jangan hanya ikut-ikutan, tapi masyarakat yang kena imbasnya. Karena jika ini terus diperpanjang, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan, dan sosialnya,” kata dia.
Ia berharap, memperhatikan permasalahan yang ada saat ini, seperti halnya kasus korupsi, kebutuhan pangan, dan perekonomian yang dinilai sudah ambruradul serta penyakit sosial yang dapat membahayakan nasib bangsa ini.
“Sudah banyak mahasiswa, pedagang, dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang di lapangan dan di berbagai sumber media online, televisi, dan cetak diberbagai daerah,” ujarnya, melansir Terkini.id --jaringan Suara.com.
Baca Juga: Covid-19 Varian Delta di Balikpapan Teridentifikasi dari Pendatang Asal Pulau Jawa
Tidak hanya menolak PPKM Darurat, Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu juga turut mengkritisi langkah aparat dalam menertibkan masyarakat.
Ia mengutuk keras tindakan represif oleh aparat kepada masyarakat atau para pedagang dalam mencegah dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.
“Masyarakat juga manusia, bukanlah binatang! Jangan langsung terus bertindak keras dan kasar,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Selama PPKM Darurat Okupansi Hotel di Jakarta Hanya 10 Persen
-
Apakah PPKM Darurat Akan Diperpanjang?
-
Kasus Positif Turun Karena Testing Berkurang, Begini Alasan Satgas Covid-19
-
Libur Idul Adha, Pos Penyekatan Tol Bekasi Barat Terpantau Sepi
-
Minuman Tradisional, Solusi Daya Tahan Tubuh saat Virus Kembali Merebak
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Desa Empang Baru Tumbuh Dinamis Lewat Ragam Usaha dan Kolaborasi Warga
-
Dari Desa Biasa ke Desa Cerdas, Kisah Sukses Banyuanyar Bangun Ekonomi Mandiri Bersama BRI
-
BRI Gandeng GoPay, Tarik Tunai Kini Bisa Tanpa Kartu di 19.000 ATM
-
18 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Batam di Puncak Arus Balik Hari Ini
-
BRI Salurkan Rp178,08 Triliun KUR, UMKM Kuliner Ayam Panggang Bu Setu Jadi Inspirasi