SuaraBatam.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tegas menolak rencana pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat karena dianggap tidak mampu mengatasi sebaran wabah Covid-19.
Meski demikian Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2021-2022, memuji kebijakan Pemerintah terkait program vaksinasi gratis dan PPKM Darurat tersebut meski masih dianggap kurang maksimal.
“Kebijakan itu belum maksimal. Nyatanya, kasus dan angka kematian Covid-19 terus meningkat,” kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan PPKM Darurat.
“Maka dari itu, saya meminta Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat, dan untuk Pemerintah Daerah jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Harus jelas apa dasar konkretnya dan apa indikator-indikatornya jika ingin diterapkan PPKM Darurat ataupun Mikro,” kata dia.
Ia juga meminta pemerintah agar tidak ikut-ikutan. Terlebih, jika PPKM diperpanjang, maka bisa berdampak pada masyarakat.
“Jangan hanya ikut-ikutan, tapi masyarakat yang kena imbasnya. Karena jika ini terus diperpanjang, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan, dan sosialnya,” kata dia.
Ia berharap, memperhatikan permasalahan yang ada saat ini, seperti halnya kasus korupsi, kebutuhan pangan, dan perekonomian yang dinilai sudah ambruradul serta penyakit sosial yang dapat membahayakan nasib bangsa ini.
“Sudah banyak mahasiswa, pedagang, dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut. Seperti yang kita lihat sekarang di lapangan dan di berbagai sumber media online, televisi, dan cetak diberbagai daerah,” ujarnya, melansir Terkini.id --jaringan Suara.com.
Baca Juga: Covid-19 Varian Delta di Balikpapan Teridentifikasi dari Pendatang Asal Pulau Jawa
Tidak hanya menolak PPKM Darurat, Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu juga turut mengkritisi langkah aparat dalam menertibkan masyarakat.
Ia mengutuk keras tindakan represif oleh aparat kepada masyarakat atau para pedagang dalam mencegah dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Darurat.
“Masyarakat juga manusia, bukanlah binatang! Jangan langsung terus bertindak keras dan kasar,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Selama PPKM Darurat Okupansi Hotel di Jakarta Hanya 10 Persen
-
Apakah PPKM Darurat Akan Diperpanjang?
-
Kasus Positif Turun Karena Testing Berkurang, Begini Alasan Satgas Covid-19
-
Libur Idul Adha, Pos Penyekatan Tol Bekasi Barat Terpantau Sepi
-
Minuman Tradisional, Solusi Daya Tahan Tubuh saat Virus Kembali Merebak
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Blackout di Kawasan Industri Batamindo: Aktivitas Lumpuh, Karyawan Libur Massal
-
Isu Data SPMB Bocor, Pemkot Batam Minta Orangtua Tak Panik: Pendaftaran Aman
-
Data SPMB Batam Diduga Bocor, Peneliti Anonymous Sudah Ingatkan Jauh Hari
-
Dana Rp12 Miliar untuk Menata Taman Gurindam 12 Tanjungpinang
-
Viral Data SPMB Batam Diduga Bocor, 1.495 Dokumen Pribadi Tersebar