Scroll untuk membaca artikel
M Nurhadi
Jum'at, 16 Juli 2021 | 13:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan merazia gudang para produsen dan importir obat jika obat untuk Covid-19 masih langka dan mahal. [Antara]

SuaraBatam.id - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta mundur dari jabatan Koordinator PPKM Darurat lantaran dianggap gagal sehingga menyebabkan nyawa rakyat melayang.

Pengamat politik, Satyo Purwanto menyebut, selama sepekan lebih program PPKM Darurat berjalan di bawah komando Luhut, kasus Covid-19 tidak membaik dan semakin memburuk.

Sehingga ia menyarankan agar Luhut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator kebijakan pemerintah tersebut.

“LBP mestinya tau diri dan mundur dari komandan pandemi, jangan malah sibuk ancam mengancam rakyat sambil mengklaim pekerjaan yang nyatanya tidak sanggup dia lakukan,” ujar Satyo.

Baca Juga: Update COVID-19 Jabar 16 Juli, Depok dan Bekasi Paling Banyak Kasus Aktif

Tidak hanya itu, disampaikan pula oleh pria yang juga Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democatic Policy itu, pandemi Covid-19 adalah masalah nyawa rakyat hingga harus sangat diperhatikan.

Meski saat ini Indonesia sedang diterpa wabah serius, dengan capaian kasus positif Covid-19 50 ribu lebih dalam sehari, solusi pemerintah yakni PPKM Darurat justru tidak memberi solusi dan memperburuk keadaan rakyat.

“Pak, rakyat yang jadi korban berjatuhan setiap hari akibat kebijakan teledor pemerintah, Pak,” tegasnya, melansir Terkini.id --jaringan Suara.com.

Ia juga menilai, Luhut telah gagal mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 yang menurutnya sudah masuk gelombang kedua. Padahal, para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah mengenai hal tersebut.

Sehingga, ia berkesimpulan kendati telah didukung anggaran besar bahkan mencapai ribuan triliun rupiah namun nyatanya pemerintah tak mampu mengendalikan pandemi di Indonesia dengan baik.

Baca Juga: WHO Kembali Lirik Kemungkinan Virus Corona Bocor dari Laboratorium China

“Bahkan penggunaan anggaran tersebut diberikan ‘imunitas’ melalui Perppu 1/2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan akhirnya menjadi UU 2/2020,” jelasnya.

Satyo juga menilai, sikap Luhut Binsar yang bersikeras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengklaim pandemi terkendali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

“Kenyataannya Indonesia mengalami lonjakan luar biasa hanya dalam hitungan hari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali,” ujarnya.

Load More