Scroll untuk membaca artikel
M Nurhadi
Jum'at, 09 Juli 2021 | 09:20 WIB
Ilustrasi - Petugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada penerima vaksin saat pelaksanaan vaksinasi massal di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/1/2021).Vaksinasi massal tersebut diikuti kurang lebih 5.000 tenaga kesehatan. [Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru/rwa]

SuaraBatam.id - Pemkot Batam akhirnya meminta pemerintah provinsi dan pusat menambah distribusi vaksin COVID-19 untuk warga setempat usai vaksin di daerah itu dipastikan habis.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan warga setempat antusiasme mendapatkan menjalani vaksinasi, namun terpaksa dihentikan karena vaksin tidak ada.

"Semangat warga luar biasa. Per hari mencapai 13 ribu warga, tapi enggak bisa lakukan, vaksin enggak ada," kata Wakil Wali Kota Batam di Batam, Kamis (8/7/2021).

Pemkot Batam terpaksa menunda rencana vaksinasi yang sudah disusun karena kehabisan vaksin.

Baca Juga: Kejar Target Vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan 16 Mobil Vaksin Keliling

Wakil Wali Kota juga berharap mendapatkan jatah vaksin lebih banyak dibanding kabupaten kota lain di Kepri, mengingat proporsi penduduk Batam yang melebihi dari setengah penduduk Kepri.

Selain itu, vaksin juga dibutuhkan untuk pemberian dosis kedua, karena sudah ada warga yang terjadwal untuk mendapatkan suntikan sesuai ketentuan.

"Sudah ada urutan dosis kedua yang harus kami lakukan terpaksa sementara waktu kami 'hold'. Kami harapkan ada dukungan dari provinsi untuk menggesa distribusi vaksin," kata dia kepada Antara.

Amsakar menuturkan, sebenarnya pemberian dosis kedua bisa diundur hingga beberapa hari setelah jadwal. Seperti Sinovac 14 hari sejak dosis pertama atau AstraZeneca delapan hingga 12 pekan sejak penyuntikan dosis pertama.

Meski demikian, yang menjadi masalah adalah, warga sudah bersiap peri ke sentra vaksinasi untuk mendapatkan suntikan dosis kedua sesuai jadwal, dan ternyata vaksin habis.

Baca Juga: Jemput Bola, DKI Jakarta Kerahkan 16 Mobil Vaksin Keliling

"Kami mohon dukungan, Gubernur dan Kadinkes," pungkas dia.

Load More