Kapolres Mendadak Minta Petugas Posko PPKM di Meranti Dievaluasi, Ada Apa?

"Jadi semuanya harus dipotong. Tidak hanya honorer dan tunjangan pegawai yang dipotong, termasuk biaya lain-lain," tuturnya.

Pelaksanaan refocusing, dikatakan Kamsol lagi, terkendala karena harus melakukan anggaran perubahan terlebih dahulu.

"Kecuali memang refocusing yang kita lakukan belanjanya itu pas. Setelah belanja kita pas barulah kita menggeser. Jadi usulannya masuk dulu kita prioritaskan dengan anggaran yang ada," jelasnya.

Refocusing yang dilakukan saat ini fokus untuk pengendalian dan pencegahan karena masuk kategori rutin. Untuk proses penanganan dimasukkan pada anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

Baca Juga: Resmi, PPKM Mikro Jakarta Diperpanjang hingga 14 Juni

Meski demikian, Kamsol menjelaskan bahwa anggara BTT yang tersedia saat ini juga mengalami defisit.

"BTT pun sekarang berkurang juga lebih kurang 50 persen. Semoga Bapedda nanti bisa mengalihkan memasukkan kegiatan belanja-belanja rutin yang bisa menangani pengendalian dan pencegahan," ucapnya.

Saat ini, dana BTT yang baru digunakan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berjumlah Rp 300 juta lebih.

"Itupun untuk makan, minum pasien yang diisolasi di BLK," pungkasnya.

Baca Juga: Gara-gara Kasus Covid Naik usai Libur Lebaran, PPKM Mikro di Jakarta Diperpanjang Lagi