Puluhan Ribu Data PNS Ternyata Fiktif, Padahal Digaji Pakai Uang Negara

SuaraBatam.id - Sebuah kabar yang belakangan viral mengejutkan publik Indonesia. Pasalnya, setelah tahun 2014 lalu pernah ada 97.000 data aparatur sipil negara (ASN/PNS) misterius yang ternyata sudah tidak bekerja kini masih ada 10.000 data PNS "palsu".

Menurut Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono, jumlah tersebut terus turun setelah banyaknya Pendataan Ulang PNS (PUPNS).

"Setelah beberapa tahun itu saya kira sudah tidak ada, sudah tidak sampai 97.000 sekarang dan saya memang belum dapat datanya," kata Paryono, Rabu (26/5/2021).

"Nanti akan kami sampaikan juga itu mungkin update data terbaru PNS yang masih misterius ini ada berapa. Tapi saya kira di bawah 10.000 atau berapa," ujarnya lagi.

Baca Juga: PNS Kabupaten Natuna Positif COVID-19, Terpaksa WFH

Berdasarkan data yang disampaikan merujuk pada pendataan BKN sejak PUPNS 2015 digulirkan, diklaim ada 7.272 PNS yang terdata belum mengikuti PUPNS 2015.

Meski demikian, pihak terkait terus melakukan penelusuran PNS misterius. Ia meminta agar instansi segera memeriksa hal ini untuk dilaporkan ke BKN.

"Kemarin kami sudah koordinasi di pengelolaan data bahwa PNS yang tidak terdata ini sudah disampaikan ke instansi dan harus ditelusuri oleh instansi. Apakah PNS ini sebenarnya masih aktif atau tidak, atau PNS ini sebenarnya sudah misalnya berhenti, atau sudah meninggal, atau kenapa sehingga datanya ini kok masih terdata di BKN walaupun posisinya freeze tidak bisa berkembang," jelasnya.

Paryono meyakini keberadaan PNS misterius itu tidak di semua instansi. Jika masih ada yang berkeliaran, kemungkinan jumlahnya sangat sedikit.

"Kita dorong instansi untuk menelusuri orang-orang tersebut. Saya kira tidak semua instansi itu ada karena jumlahnya sekarang semakin sedikit, orang sudah pada mengaktifkan data, yang kemarin 97.000 itu berkurang banyak," kata dia, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).

Baca Juga: Polisi Bakal Periksa ASN Dinkes Sumut Soal Kasus Vaksin Covid-19 Ilegal