Bukan Karena Kinerja, Aktivis HAM Nilai Reshuffle Sarat Kepentingan Politik

Lebih lanjut, Natalius Pigai menerangkan bahwa kalau dia masih bekerja di Komnas HAM, dia tetap akan berkeliling Indonesia untuk menjalankan tugasnya, meski berisiko terpapar Covid-19.

"Lebih baik saya mati di dalam tugas marena banyak orang yang membutuhkan perhatian, uluran, keadilan. Kalau saya masih di Komnas HAM, saya dengan staf saya 1 orang turun lapangan, datangi, pakai aturan protokol ketat, jalan," kata dia.

Ia lantas mengajak para menteri agar tidak banyak berdiam diri dan mulai turun ke lapangan meski pandemi Covid-19 belum bearkhir.

"Jadi jangan kira situasi kayak social distancing, itu berarti kamu tinggal di rumah aja, di kantor aja, bukan. Itu artinya kamu kerja, kamu turun lapangan, lihat fakta-fakta riil di lapangan," ucapnya.

Baca Juga: Temui Megawati, Menteri Nadiem: Saya Banyak Belajar Pengalaman Beliau

Dalam kesempatan itu, Natalius Pigai juga mengatakan, reshuffle kabinet bukan karena evaluasi kinerja para menteri, tetapi untuk akomodasi kepentingan politik.

"Jadi, bagaimana saya bisa menilai indikator dari kinerja para menteri. Saya pikir, bukan evaluasi kinerja. Reshuffle bukan evaluasi kinerja, tapi basisnya adalah akomodasi kepentingan politik," pungkas Natalius Pigai.