Hadapi Penumpukan TKI Saat Pandemi, Ansar: Bisa Rusak Daerah Investasi

SuaraBatam.id - Pemprov Kepri berharap, Kedubes RI di Malaysia dan Pemerintah Pusat memberi bantuan terkait kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pintu pelabuhan di daerah tersebut.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap, Kedubes RI bisa memberi imbauan kepada PMI atau TKI untuk tidak melakukan perjalanan mudik lebaran Idul Fitri pada tanggal 6-17 Mei 2021. 

"Dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI untuk makan minum, akomodasi dan transportasi," kata Ansar saat Video Conference Rapat Koordinasi Terkait Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (19/4/2021).

Ansar juga minta Pemerintah Pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI selain Kepri, misalnya melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumut, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau.

Baca Juga: 105 Situs Investasi Ilegal Diblokir, DPR Minta OJK dan Bappebti Agresif

"Kita tidak ingin pemulangan PMI menumpuk di Kepri, karena selama pandemi ini sudah 74 ribu lebih orang yang dipulangkan. Ini bisa merusak citra sebagai daerah pariwisata dan investasi," tutur Ansar.

Hal ini lantaran Pemprov Kepri tengah menghadapi berbagai permasalahan mengenai kepulangan PMI, salah satunya peningkatan kasus Covid-19 yang diakibatkan gelombang kepulangan TKI.

Selain itu, belum jelasnya dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI mandiri/kalibrasi untuk makan dan minum, akomodasi, serta transportasi dari Pemerintah Pusat.

Permasalahan lainnya, yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait pelarangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021, kata dia, berpotensi mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI mandiri/kalibrasi pada hari-hari sebelum tanggal larangan mudik.

"Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan moda transportasi umum dari Kepri menuju wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI pada tanggal larangan mudik. Kemudian, adanya penolakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI," ungkap Gubernur.

Baca Juga: Resmi! Binomo Masuk Daftar Investasi Bodong, Ini Daftar Lengkapnya

Secara terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi.

Rekalibrasi adalah kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan.

"Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal empat sampai lima kali sepekan dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes usap PCR sebelum keberangkatan," ungkapnya.

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan banyak PMI yang pulang dengan membawa dokumen tes usap negatif.

"Tetapi ternyata banyak yang belum dites usap. Banyak sekali yang setelah dites di sini hasilnya positif. Di sini kita melihat ada indikasi mereka membawa hasil tes abal-abal,” ungkap Doni.

Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung pembukaan pintu masuk alternatif selain di Kepri. Juga usulan memperbanyak armada TNI AL untuk mengangkut kepulangan PMI ke daerah asalnya masing-masing.

"Saya juga minta KJRI untuk menerjunkan personelnya agar dapat betul-betul mengawasi hasil negatif tes usap PMI yang akan pulang. Untuk dukungan logistik silakan Pemprov Kepri mengajukan usulan anggaran,” kata Muhadjir.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga turut menyampaikan identifikasi masalah sudah jelas dan solusi telah didapatkan dalam forum rapat tersebut.

"Untuk dukungan logistik dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK, hingga bagaimana Pemda tidak ketiban pulung,” tutur Luhut mengakhiri rapat koordinasi tersebut.