SuaraBatam.id - Usai sempat geger kisruh internal akibat adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa saat lalu, kini Partai Demokrat dibawah AHY dianggap unggul.
Namun di balik keberhasilan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi kudeta itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai adanya kesepakatan politik antara petinggi Demokrat dengan Presiden Joko Widodo.
Bersamaan dengan ini, pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyarankan agar Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Karena menurut Ujang, keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak sah tidak lepas dari campur tangan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Batal Ena-ena ke Dubai, Ini Klarifikasi Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta
“Menang AHY di Kemenkumham itu kan ada jasa Jokowi. Ada jasa pemerintah. Ke depan tak tahu apa deal AHY-SBY dengan Jokowi. Bagusnya sih Meoldoko diganti,” kata Ujang Komarudin, melansir Hops.id (jaringan Suara.com).
Namun, meski adanya sejumlah pihak yang meminta pemecatan Moeldoko, ia memprediksi, Jokowi akan tetap mempertahankan Moeldoko di jajaran pemerintahan.
Pasalnya, sosok Moeldoko dibutuhkan Jokowi untuk menangkal berbagai serangan politik yang datang dari para eks purnawirawan.
“Jokowi sepertinya tetap akan pertahankan Moeldoko di KSP. Bagusnya sih Meoldoko diganti. Tapi Jokowi tak akan melakukan,” ungkap dia.
Pendapat Ujang tentu masuk akal, namun nampaknya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya massa mengatasnamakan Garda Demokrasi 98 yang melaporkan SBY dan AHY karena tidak meminta maaf pada Jokowi.
Baca Juga: Pose Tretan Muslim di Petamburan dan 4 Berita Top SuaraJogja
Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan, pihaknya melaporkan AHY karena ketum Demokrat itu dengan sengaja menuding pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
“Maka kami berharap demokrasi ini dibangun dengan baik dengan cara-cara yang beretika dan tidak mengedepankan fitnah. Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat,” kata Azwar di Bareskrim Polri.
Berita Terkait
-
Kongres Demokrat: AHY Nyalon Ketum Lagi, Posisi Bendahara Umum Jadi Sorotan
-
Investasi Rp42 Triliun Era Jokowi Terancam Gulung Tikar, Bagaimana Nasib Pekerja?
-
Klaim Diminta Puluhan Ketua DPD & DPC, AHY Maju Calon Ketum Demokrat Periode 2025-2030
-
Jelang Kongres Demokrat, AHY Gelar Pertemuan Tertutup dengan Puluhan Ketua DPD
-
Daftar Gubernur Terkaya di Indonesia, Ada Eks Petinggi GAM Hingga Keluarga Jokowi
Terpopuler
- Viral Video Hadirin Tak Tepuk Tangan Saat Nama Jokowi Disebut, Netizen: Orang Semakin...
- Mengintip 4 Mobil Sherly Tjoanda yang Jadi Gubernur Terkaya Indonesia
- Nikita Mirzani Tak Terima Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara: Masa Lebih Parah dari Suami Sandra Dewi
- Ayah Kandung El Barack Sempat Telepon Keluarga Jessica Iskandar, Vincent Verhaag: Dia Harus Temui Aku Dulu
- Alat Berat Sudah Parkir, Smelter Nikel PT GNI yang Diresmikan Jokowi Terancam Tutup Pabrik
Pilihan
-
Investasi Rp42 Triliun Era Jokowi Terancam Gulung Tikar, Bagaimana Nasib Pekerja?
-
Patrick Kluivert Belum Pilih Asisten Lokal, Erick Thohir Ogah Ikut Campur
-
PSSI Berani Pecat Indra Sjafri? Erick Thohir: Saya Belum Bisa...
-
Peluang Jairo Riedewald Bela Timnas Indonesia Menipis, Erick Thohir: Kami Gak Mau...
-
Megawati Hangestri Tampil Menawan, Red Sparks Hempaskan GS Caltex
Terkini
-
BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Tangkal Kawung Perkenalkan Gula Aren Inovatif untuk Pasar Lokal dan Global
-
Mengenal Songket PaSH: Transformasi Songket Palembang di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang Go International
-
BRI Dukung Perkembangan UMKM Indonesia dan Meningkatkan Daya Saing
-
Beras SPHP Distop, Harga di Tanjungpinang Terancam Naik?
-
Waspada Buaya Lepas! Wisata Pantai Batam Diimbau Tingkatkan Keamanan Saat Liburan