SuaraBatam.id - Usai sempat geger kisruh internal akibat adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa saat lalu, kini Partai Demokrat dibawah AHY dianggap unggul.
Namun di balik keberhasilan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi kudeta itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai adanya kesepakatan politik antara petinggi Demokrat dengan Presiden Joko Widodo.
Bersamaan dengan ini, pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyarankan agar Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Karena menurut Ujang, keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak sah tidak lepas dari campur tangan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Batal Ena-ena ke Dubai, Ini Klarifikasi Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta
“Menang AHY di Kemenkumham itu kan ada jasa Jokowi. Ada jasa pemerintah. Ke depan tak tahu apa deal AHY-SBY dengan Jokowi. Bagusnya sih Meoldoko diganti,” kata Ujang Komarudin, melansir Hops.id (jaringan Suara.com).
Namun, meski adanya sejumlah pihak yang meminta pemecatan Moeldoko, ia memprediksi, Jokowi akan tetap mempertahankan Moeldoko di jajaran pemerintahan.
Pasalnya, sosok Moeldoko dibutuhkan Jokowi untuk menangkal berbagai serangan politik yang datang dari para eks purnawirawan.
“Jokowi sepertinya tetap akan pertahankan Moeldoko di KSP. Bagusnya sih Meoldoko diganti. Tapi Jokowi tak akan melakukan,” ungkap dia.
Pendapat Ujang tentu masuk akal, namun nampaknya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya massa mengatasnamakan Garda Demokrasi 98 yang melaporkan SBY dan AHY karena tidak meminta maaf pada Jokowi.
Baca Juga: Pose Tretan Muslim di Petamburan dan 4 Berita Top SuaraJogja
Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan, pihaknya melaporkan AHY karena ketum Demokrat itu dengan sengaja menuding pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
“Maka kami berharap demokrasi ini dibangun dengan baik dengan cara-cara yang beretika dan tidak mengedepankan fitnah. Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat,” kata Azwar di Bareskrim Polri.
Berita Terkait
-
Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Tinggi, Demokrat Soroti Kinerja Gemilang AHY
-
Segini Kekayaan AHY di LHKPN: Ngaku Tak Tahu HGB Pagar Laut Tangerang
-
Dokter Tifa Soroti Poster Touring Bareng Jokowi, Titel 'Presiden' yang Masih Dipakai Tuai Kritik
-
Bongkar Dalang Pagar Laut Tangerang, AGRA Sebut Jokowi Orang yang Paling Harus Bertanggung Jawab
-
Dari Rival Jadi Rekan: Ironi Prabowo, Sekadar Simbol di Balik Bayang-Bayang Jokowi dan Gibran?
Terpopuler
- Patrick Kluivert Umumkan Asisten Pelatih Lokal
- Branko Ivankovic: Pergantian Pelatih Menunjukkan Timnas Indonesia...
- Resmi! Swansea City Depak Nathan Tjoe-A-On ke Tim Ini
- Dihina 'Jual Diri', Fitri Salhuteru Bongkar Aib Nikita Mirzani: Pernah Ditangkap di Hotel dengan Barang Bukti Kondom
- Segini Kekayaan Desy Ratnasari di LHKPN, Kini Diisukan Dekat dengan Ruben Onsu
Pilihan
-
Radja Nainggolan Dapat Klub Baru, Langsung Hadapi Shayne Pattynama!
-
Geger Tubuh Tak Bernyawa Tersangkut di Pagar Laut Bekasi, Begini Pengakuan Nelayan
-
Menyigi Kekayaan Hadi Tjahjanto, Mantan Menteri ATR Ngaku Tak Tahu Dokumen Pagar Laut Terbit di Eranya!
-
Nasib Shin Tae-yong Mirip dengan Martin Jol: Didepak dengan Cara Gitu
-
Jangan Kaget! Argo Parahyangan Dihapus Mulai 1 Februari
Terkini
-
Longsor di Batam, 13 Orang Dievakuasi, 4 Masih Dicari
-
Konsultan Keamanan Siber: Tak Ada Serangan Siber Ransomware pada Sistem Perbankan BRI
-
Membongkar Hoax Ransomware yang Dikaitkan dengan BRI
-
BRI Menjamin Keamanan Data dan Dana, Transaksi Tetap Normal
-
Natal Romantis di Batam? Ada Paket Lengkap di Hotel Santika!