SuaraBatam.id - Usai sempat geger kisruh internal akibat adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa saat lalu, kini Partai Demokrat dibawah AHY dianggap unggul.
Namun di balik keberhasilan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi kudeta itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai adanya kesepakatan politik antara petinggi Demokrat dengan Presiden Joko Widodo.
Bersamaan dengan ini, pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyarankan agar Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Karena menurut Ujang, keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak sah tidak lepas dari campur tangan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Batal Ena-ena ke Dubai, Ini Klarifikasi Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta
“Menang AHY di Kemenkumham itu kan ada jasa Jokowi. Ada jasa pemerintah. Ke depan tak tahu apa deal AHY-SBY dengan Jokowi. Bagusnya sih Meoldoko diganti,” kata Ujang Komarudin, melansir Hops.id (jaringan Suara.com).
Namun, meski adanya sejumlah pihak yang meminta pemecatan Moeldoko, ia memprediksi, Jokowi akan tetap mempertahankan Moeldoko di jajaran pemerintahan.
Pasalnya, sosok Moeldoko dibutuhkan Jokowi untuk menangkal berbagai serangan politik yang datang dari para eks purnawirawan.
“Jokowi sepertinya tetap akan pertahankan Moeldoko di KSP. Bagusnya sih Meoldoko diganti. Tapi Jokowi tak akan melakukan,” ungkap dia.
Pendapat Ujang tentu masuk akal, namun nampaknya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya massa mengatasnamakan Garda Demokrasi 98 yang melaporkan SBY dan AHY karena tidak meminta maaf pada Jokowi.
Baca Juga: Pose Tretan Muslim di Petamburan dan 4 Berita Top SuaraJogja
Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan, pihaknya melaporkan AHY karena ketum Demokrat itu dengan sengaja menuding pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
“Maka kami berharap demokrasi ini dibangun dengan baik dengan cara-cara yang beretika dan tidak mengedepankan fitnah. Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat,” kata Azwar di Bareskrim Polri.
Berita Terkait
-
Profil Maruarar Sirait: Menteri Perumahan Sebut Jokowi "Macan Tidur"
-
Viral! Pengakuan Hasto Soal Jokowi dan Anies Picu Said Didu Serukan Tolak Calon Jokowi
-
Yakin Luthfi-Yasin Menang Pilgub Jateng, Jokowi: Tunggu Rabu Sore
-
Hasto Ungkit Cawe-cawe Jokowi Buat RK-Suswono: Suaranya Sama dengan Satu Pedagang Kaki Lima
-
Prabowo Bertemu Raja Charles III, Netizen Sadar Jokowi Tak Pernah ke Istana Buckingham: Nggak Bisa Bahasa Inggris?
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
Berapa Harga HP Infinix Smart 8 RAM 6?
-
Ibu di Batam Aniaya Anak Kandung Pakai Rantai Besi, Berawal dari Hal Sepele Ini
-
Progres Konstruksi Container Yard Batuampar, Green Port Pertama Segera Hadir di Batam
-
Berapa Harga Airpods Pro Asli Gen 2? Inilah Keunggulannya
-
16 Atlet Muaythai Batam Bertarung di Vitka Gym, Ajang Pemanasan Menuju Porkot 2024