SuaraBatam.id - Hingga kini, hibah lahan pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, belum juga diberikan oleh pemerintah setempat.
"Janji akan menghibahkan lahan milik pemda itu sudah lama disampaikan, bahkan sejak Suryatati A Manan memimpin Pemkot Tanjungpinang," kata Anggota KPU Tanjungpinang Yusuf Mahidin di Tanjungpinang, dilansir laman Antara, Senin (5/4/2021).
Kini, dia menambahkan, sudah dua kali berganti kepala daerah, tapi belum juga lahan untuk pendirian Kantor KPU Tanjungpinang terealisasi.
Menurutnya, KPU RI mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Kantor KPU Tanjungpinang.
Namun, regulasi tidak mengijinkan pembelian lahan, sehingga KPU Tanjungpinang meminta lahan dari Pemkot Tanjungpinang.
"Anggaran pembangunan kantor akan dikembalikan lagi jika lahan tidak ada," ujarnya.
Sejak awal pendirian KPU Tanjungpinang hingga sekarang, anggota dan staf penyelenggara pemilu terpaksa menyewa sejumlah ruko sebagai kantor. Kantor KPU Tanjungpinang pun tidak pernah menetap.
Setiap ruangan KPU Tanjungpinang relatif kecil, dan tidak memiliki gudang khusus penyimpanan logistik sehingga terpaksa menyewa ruko lainnya sebagai gudang.
Sejak beberapa tahun lalu, Kantor KPU Tanjungpinang menggunakan sejumlah ruko di Jalan Hanjoyo Putro.
Baca Juga: PSU Rohul & Inhu Tak Bisa Dipercepat sebelum Ramadan, Begini Penjelasannya
"Kami berharap lahan Pemkot Tanjungpinang di Dompak dapat dihibahkan kepada KPU Tanjungpinang," katanya.
Menanggapi persoalan itu, Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari mengatakan Syahrul (almarhum) saat memimpin Tanjungpinang sudah merespons keinginan KPU.
Lahan milik Pemkot Tanjungpinang yang rencananya dihibahkan kepada KPU Tanjungpinang berada di Senggarang.
"Jika KPU Tanjungpinang berkenan, kami dapat melanjutkan," ujarnya.
Namun, dia mengatakan bahwa hingga kini belum tahu Pemkot Tanjungpinang memiliki lahan di Dompak.
"Sampai sekarang belum mendengar Pemkot Tanjungpinang memiliki lahan di Dompak," tutupnya.
Berita Terkait
-
Kualitas KBM Jarak Jauh Memburuk, PKS Desak Pemda DIY Berlakukan Tatap Muka
-
Final! Epyardi Asda-Jon Firman Pandu Bupati Solok Terpilih, Dilantik April
-
Demi Pulihkan Ekonomi, Masyarakat Jogja Diminta Boros Belanja
-
Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Sri Sultan: Tapi Apa Betul Mereka Taat?
-
Komisioner KPU Banjar Didesak Mundur Gegara Sengketa Pilgub Kalsel
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Kasus ISPA Batam Melonjak Akibat Kabut Asap, Anak dan Lansia Paling Rentan
-
Polda Kepri Resmi Larang Personel Gunakan Rokok Elektrik
-
Kompensasi Blackout Cuma Rp6 Ribu-Rp12 Ribu, Tagihan Listrik Warga Batam Malah Naik
-
Mundur dari Polri, Sosok AKBP Netty Siagian Ternyata Pernah Kritik Seskab Teddy
-
KPK Ingatkan Pejabat Kepri Hindari Flexing, Gaya Hidup Mewah Bisa Picu Korupsi