Ratusan Buruh Positif Covid-19, Isu Lockdown Kawasan Batamindo Menguat

SuaraBatam.id - Adanya temuan ratusan buruh di dua perusahaan Kawasan Industri Muka Kuning (Batamindo) yang terpapar Covid-19 memunculkan opsi Pemkot Batam untuk menutup operasional di kawasan itu sementara waktu alias lockdown.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mencari solusi terbaik untuk menangani persebaran Covid-19 tersebut.

"Kalau kebijakan itu dari Tim Gugus Tugas, sekarang saya masih bicara dan membahas bersama," ujar Rudi, Selasa (22/9/2020).

Dua perusahaan yang diketahui karyawannya terkonfirmasi Covid-19 tersebut yakni PT Infineon Technologies Batam dan PT Philips.

Ia juga mengatakan, kedua perusahaan sudah melakukan tindakan pencegahan penularan Covid-19. Seperti dengan melaksanakan rapid test dan uji swab kepada karyawan dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19 sebelumnya.

"Satu hari mereka bisa rapid sampai 700 karyawan, minggu ini selesai saya rasa. jumlah ini sudah melebih kapasitas yang hanya 500 per harinya. Jadi perusahan juga berupaya mengendalikan virus ini di perusahaan mereka," ujarnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).

Rudi juga menyebutkan untuk jumlah karyawan PT Philips saat ini berjumlah 3.300 karyawan sedangkan PT Infineon sekitar 1.000 karyawan.

Merujuk dari informasi yang diperolehnya, PT Infineon telah mengambil kebijakan untuk meminta semua karyawan bagian office agar dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Karena penularannya dari office. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran perusahaan sudah rumahkan karyawan untuk kerja," ungkapnya.

Baca Juga: Pasien Covid-19 RI Sepekan Capai 26.365 Kasus, Jakarta Masih Tertinggi

Terkait kebijakan untuk menutup operasional (lockdown) sementara waktu bagi kedua perusahaan, Rudi menjelaskan itu merupakan kebijakan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan pihak Batamindo.

"Masih cari solusi selain lockdown bisa saja membatasi jumlah karyawan yang masuk agar produksi tetap berlangsung. Kalau kebijakan bukan ke saya ya, itu Tim Gugus Tugas," pungkasnya.