facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Soal Klaim Kepulauan Riau, Ansar Ahmad Minta Mahathir Mohamad Kembali Pelajari Kedaulatan Negara

Eliza Gusmeri Selasa, 21 Juni 2022 | 16:51 WIB

Soal Klaim Kepulauan Riau, Ansar Ahmad Minta Mahathir Mohamad Kembali Pelajari Kedaulatan Negara
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad (suara.com/partahi)

Hal ini menyusul pernyataan kontroversi, yang dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad mengenai wilayah Kepulauan Riau yang seharusnya menjadi bagian dari Malaysia.

SuaraBatam.id - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meminta agar Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad kembali mempelajari mengenai kedaulatan Negara.

Hal ini menyusul pernyataan kontroversi, yang dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad mengenai wilayah Kepulauan Riau yang seharusnya diklaim menjadi bagian dari Malaysia.

"Saya kira sekelas pak Mahathir mengerti mengenai kedaulatan sebuah Negara," ujarnya sambil tersenyum saat ditemui di Golden View Hotel, Selasa (21/6/2022) sore.

Menanggapi pernyataan ini, Ansar dengan tegas menyebutkan bahwa hingga kapanpun Kepulauan Riau tetap merupakan bagian dari Indonesia.

Baca Juga: Mahathir Mohamad Klaim Kepri Bagian dari Malaysia, KSP Angkat Bicara

"Kepri adalah bagian Indonesia. Indonesia tetap Indonesia, dan Malaysia adalah Malaysia," tegasnya.

Sebelumnya, Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Mahathir karena menurut dia Singapura dan Riau adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

Statement kontroversi ini juga akhirnya mendapat tanggapan dari Kantor Staf Presiden RI, yang dijelaskan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani

"Perlu dikonfirmasi lagiz apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari.

Baca Juga: Mahathir Mohamad Sebut Kepulauan Riau Seharusnya Diklaim Malaysia, Ini Tanggapan Staf Presiden

Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait