Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam kesempatan yang sama mengatakan restorative justice merupakan implementasi dari salah satu agenda reformasi tahun 1998, yaitu reformasi di bidang hukum.
Menurutnya spektrum rumah restorative justice jauh lebih luas karena juga mendidik dan mengedukasi masyarakat, bagaimana memiliki sikap saling memaafkan, saling peduli, dan saling memahami.
"Wujud hukum sesungguhnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka, rumah restorative justice ini wajib menjadi tanggung jawab kami semua di daerah," kata Ansar.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Gerry Yasid melaporkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri telah terbentuk lima rumah keadilan restoratif yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Bukan 5 Tahun, KPU Kepri Sebut Jabatan Ansar Ahmad-Marlin Agustina Hanya Tiga Tahun, Alasannya Ini
"Kemudian terhadap perkara restorative justice yang terselesaikan dalam tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak lebih kurang 11 perkara," ujarnya.
Usai acara penetapan rumah keadilan restoratif tersebut, Ansar dan Gerry langsung meninjau Rumah Perdamaian Adhyaksa Raja Haji Abdullah Al-Khalidi yang berlokasi tepat di samping Balai Adat Pulau Penyengat. (antara)
