alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tidak Naik, UMK Bintan Bertahan di Angka Rp3.648.714 Juta

Eliza Gusmeri Sabtu, 27 November 2021 | 18:00 WIB

Tidak Naik, UMK Bintan Bertahan di Angka Rp3.648.714 Juta
Ilustrasi Uang

Besaran UMK itu sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

SuaraBatam.id - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan, Kepulauan Riau tahun 2022 bertahan di angka Rp3.648.714 juta. Padahal, serikat pekerja di daerah itu minta agar UMK Bintan tahun 2022 dinaikkan Rp45.000.

Besaran UMK itu sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

"UMK Bintan pada tahun sebelumnya atau sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan, paling tinggi dibanding beberapa kabupaten dan kota di Kepri. Setelah dianalisis berdasarkan PP Pengupahan, ternyata tidak dapat dinaikkan lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan Indra Hidayat, di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menjelaskan, penetapan UMK berdasarkan hasil keputusan Dewan Pengupahan, yang juga dihadiri 2 dari 4 pengurus Serikat Pekerja. Serikat Pekerja yang hadir dalam rapat tersebut yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pariwisata dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Baca Juga: Janggal, Kejari Bintan Telusuri Kasus Mafia Tanah yang Libatkan BUMD

Usulan kenaikan UMK Bintan tahun 2022 menurutnya sudah diserahkan ke Dewan Pengupahan Kepri.

"Masih menunggu keputusan Gubernur Kepri Ansar Ahmad," ujarnya.

Sementara pengurus dari dua organisasi lainnya tidak hadir dalam pembahasan dan penetapan UMK Bintan tahun 2022. Organisasi itu yakni SBSI Logam Elektronik Mesin dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Sejauh ini, kondisi di Bintan kondusif, tidak ada gejolak setelah penetapan UMK tersebut. Kondisi yang kondusif harus terus dijaga agar operasional perusahaan tidak terganggu.

Posisi Disnaker Bintan dalam penetapan UMK tersebut mengedepankan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Baca Juga: Kasus Korupsi Cukai, KPK Periksa Ajudan Bupati Bintan Apri Sujadi

"Kami berharap semua pihak bisa menerima keputusan sesuai peraturan pemerintah. Kami menjaga dua belah sisi, pekerja dan perusahaan," ucapnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait