alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kritisi Kualitas Sinetron Indonesia, Jubir PSI: Evaluasi KPI Atau Bubarkan Saja

M Nurhadi Selasa, 29 Juni 2021 | 11:25 WIB

Kritisi Kualitas Sinetron Indonesia, Jubir PSI: Evaluasi KPI Atau Bubarkan Saja
Juru bicara PSI Dara Adinda Nasution. (Suara.com/Stephanus Aranditio)

KPI belakangan malah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang di luar wewenangnya, seperti ingin mengawasi YouTube dan Netflix.

SuaraBatam.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta stasiun televisi untuk memperbaiki kualitas dan selektif dalam memproduksi hingga menanyangkan sinetron karena itu tanggung jawab mereka.

“Dalam pengamatan PSI, masih cukup banyak sinetron yang tak memperhatikan kualitas, menghina akal sehat, dan membodohi penonton, misalnya mengeksploitasi perempuan dan anak. Stasiun TV tidak boleh lepas tangan, harus bertanggung jawab memperbaikinya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, Selasa (29/6/2021).

PSI juga meyakini, pembuat sinetron tidak boleh abai terhadap faktor edukatif di dalamnya. Meski Rating juga penting, namun kualitas tidak boleh dinomorduakan.

“Karena itu kami meminta stasiun swasta untuk lebih selektif dan bertanggung jawab. Kuncinya ada pada mereka, karena mereka yang menyetujui dan membiayai produksi,” kata dia.

Baca Juga: PSI Dalami Indikasi Rekayasa Analisa PMD JIS Rp 5,9 Triliun

Dara berpendapat, selera penonton tidak bisa dijadikan pembenaran dalam produksi sinetron. Pembuat dan penyandang dana harus punya pedoman etis.

“Selera bukan sesuatu yang mutlak-mutlakkan, melainkan bisa diarahkan. Tinggal soal kemauan baik dari semua stasiun TV,” ucap Dara.

Sinetron "Suara Hati Istri Zahra" memancing banyak protes. Sinetron tersebut dinilai tidak patut karena menaruh anak 15 tahun sebagai pemeran sosok istri.

Sinetron itu dianggap mempromosikan pernikahan anak, padahal pemerintah sedang giat mengampanyekan menolak pernikahan anak yang terbukti banyak mengandung dampak negatif.

Menurut PSI situasi itu diperparah karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bekerja sebagaimana diharapkan. KPI belakangan malah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang di luar wewenangnya, seperti ingin mengawasi YouTube dan Netflix.

Baca Juga: Tekan Covid-19, PSI Jatim Usul ke Pemprov Agar Bangkalan Bisa Dilockdown

“Tidak berfungsinya KPI ini yang memperkuat keyakinan PSI untuk segera mengevaluasi dan meminta pembubaran KPI.” tutup Dara, melansir Antara.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait