alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

KPU Kembalikan Dana Hibah Rp4,8 Milyar ke Pemkab Bintan, Ada Apa?

M Nurhadi Senin, 08 Februari 2021 | 13:28 WIB

KPU Kembalikan Dana Hibah Rp4,8 Milyar ke Pemkab Bintan, Ada Apa?
Ilustrasi KPU [suara.com/Adrian Mahakam]

Disampaikan Ketua KPU Bintan, Ervina Sari, ada lebih dari Rp17,5 miliar dana hibah dari APBN yang diperuntukkan Pilkada serentak tahun 2020 lalu.

SuaraBatam.id - Dana hibah pencegahan Covid-19 selama Pilkada Serentak 2020 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan sebesar Rp4,8 milyar akan dikembalikan oleh KPU Bintan.

Penyebabnya, lantaran KPU menggunakan dana yang bersumber dari APBN untuk pembelian alat-alat guna pencegahan penularan virus Covid-19.

Disampaikan Ketua KPU Bintan, Ervina Sari, ada lebih dari Rp17,5 miliar dana hibah dari APBN yang diperuntukkan Pilkada serentak tahun 2020 lalu.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,8 miliar lebih diperuntukan penanganan covid-19 sedangkan sisanya sebesar Rp 12,7 miliar lebih.

Baca Juga: Sebelum Jadi Tersangka, Juliari Sempat Mengeluh ke BPK Soal Bansos Covid-19

“Namun dana sebesar Rp 4,8 miliar lebih itu tidak dipakai. Jadi kami akan kembalikan. Karena yang kita pakai untuk Covid-19 itu dana dari APBN,” ujar Vina kepada Batamnews (, Minggu (7/2/2021) kemarin.

Sementara, dana lebih dari Rp12,7 miliar tersebut sudah digunakan dalam tahapan Pilkada, pencoblosan, penghitungan dan sampai saat ini juga masih digunakan.

“Kalau yang dana untuk Pilkada, penggunaannya belum diketahui. Baik jumlah yang dipakai maupun yang dikembalikan karena masih ada proses yang kami laksanakan,” jelasnya.

Sedangkan dana APBN yang diberikan ke KPU Bintan sebesar Rp4,4 miliar lebih yang dicairkan secara dua tahapan. Pada tahap pertama digunakan untuk rapid test bagi staf dan komisioner KPU sampai seluruh ad hoc KPU. 

Kemudian pada dana tahap kedua dipergunakan untuk pengadaan alat pencegahan covid-19 seperti masker, hand sanitizer, sabun cuci, ember, APD, pelaksanaan swab serta lainnya.

Baca Juga: Kasus Bansos, KPK Minta MAKI Serahkan Temuan Soal Istilah Bina Lingkungan

“Untuk APBN sampai sekarang kami masih menghitung penggunaan seluruhnya. Jadi kami tidak dapat sampaikan angkanya karena takut keliru," tutup Vina.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait