SuaraBatam.id - Revisi UU ilkada secara resmi mengatur ulang penyelenggaraan Pilkada tahun 2022 dan 2023. Apa Dampaknya?
Patut anda ketahui, apabila UU ini berlaku, maka Pilkada DKI Jakarta akan tetap digelar pada 2022. Sementara, UU Pemilu saat ini mengharuskan Pilkada DKI digelar pada 2024 nanti.
Sejumlah pihak berpandangan, penentuan tahun pilkada sarat akan kepentingan politik pada Pilpres 2024. Menurut Pengamat Politik Adi Prayitno, Anies Baswedan akan sulit ikut kontestasi Pilpres 2024 bila Pilkada tak dilaksanakan pada 2022.
Alasannya, Anies sangat berpotensi kehilangan momen politik karena masa jabatannya sebagai gubernur DKI sudah habis.
Baca Juga:PDIP Klaim Sudah Punya Nama Kandidat Pilkada DKI, Risma Kandidat Kuat?
"Anggaplah misalnya tidak ada Pilkada di 2022 ya saya kira bagi Anies sulit untuk maju karena dia tidak punya panggung politik selama 2 tahun itu untuk membangun citranya di panggung politik," ujar Adi, Rabu (27/1/2021).
Ia menyebut, Anies seharusnya memiliki 'kekuatan politik lebih' apabila Pilkada benar dilaksanakan pada 2024. Dukungan itu bisa berbentuk massa atau sejumlah organisasi yang menyokongnya jelang Pilpres 2024.
"Dia masuk partai politik, ini kan untuk menjaga stamina politik Anies kan, karena pada saat bersama kepala kepala daerah yang lain juga masih berkuasa, Ganjar, Khofifah, Ridwan Kamil tuh sampai 2023 umurnya di panggung politik masih ada," tuturnya.
Ia melanjutkan, bila tahun 2022 tidak ada pilkada maka Anies bisa lebih berupaya keras untuk menjaga peluangnya dalam politik.
Alasannya, tidak mudah bagi seorang politikus dengan panggung politik yang minim tanpa memiliki panggung politik dan jabatan gubernur untuk tetap memiliki kekuatan yang selalu sama.
Baca Juga:Eva-Deddy Menang, MA Batalkan Keputusan KPU Bandar Lampung
"Apalagi di DKI, apalagi pada saat yang bersamaan selama 2 tahun itu pasti sudah muncul figur figur politik bari entah itu dari menteri, kepala daerah yang dikaitkan dengan bursa Capres 2024," terangnya.
- 1
- 2
