SuaraBatam.id - Pemerintah Kabupaten Natuna mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan jumlah penumpang moda transportasi laut dari dan menuju Natuna. Dasar hukumnya adalah surat edaran nomor 552/225/550/XI/2020 yang dikeluarkan Bupati Natuna, Hamid Rizal, pada Senin (23/11/2020).
Dikutip dari Batamnews, mitra SuaraBatam.id, surat edaran itu menginstruksikan kepada seluruh armada kapal penumpang PT. Pelni agar tidak menurunkan penumpang di seluruh pelabuhan wilayah Kabupaten Natuna, kecuali penumpang yang memiliki KTP Kabupaten Natuna dan penumpang yang memiliki surat tugas baik di instansi ASN, TNI, Polri, maupun BUMN, dan intansi swasta.
Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasti terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Natuna. Apalagi, kasus positif saat ini semakin meningkat.
Meski demikian, Bupati Natuna menyebutkan, bagi penumpang yang akan keluar Kabupaten Natuna masih diperbolehkan meski tidak memiliki identitas KTP Natuna.
Baca Juga:Lebih Efisien, Laboratorium PCR RSUD Natuna Segera Aktif
"Mereka juga wajib memiliki surat rapid tes, kecuali untuk perjalanan antar pulau di Natuna hanya cukup menggunakan surat kesehatan saja," jelas Hamid Rizal.
Ia menambahkan kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan kasus penyebaran COVID-19 Natuna.
