SuaraBatam.id - Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tetap dilanjutkan pemerintah meskipun mendapat penolakan dari warga setempat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut tak mudah mencari investor, sehingga proyek ini tetap berjalan.
“Jadi namanya investasi juga betul-betul kita sambut karena mencari investor juga tidak mudah sekarang ini,” ungkapnya, dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menurutnya, proses negosiasi yang dilakukan cukup alot karena ia hadir saat penandatanganan nota kesepakatan terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.
“Saya tahu bagaimana alotnya negosiasi, tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, ya masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar, pokoknya harus ada titik temu,” ucapnya.
Sementara terkait penolakan masyarakat setempat ia meminta agar pemerintah mengakomodasi aspirasi warga di pulau itu.
“Investasi harus tetap jalan, tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya. Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” kata Muhadjir.
Sedangkan terkait kericuhan yang terjadi karena penolakan relokasi, Muhadjir berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk semua pihak.
“Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” harapnya.
Baca Juga: Menilik Rempang Eco City: Proyek Strategis Nasional yang Ditolak Warga Berujung Konflik
Diketahui, Proyek Rempang Eco City yang akan dikembangkan jadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada 2080.
Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.
Tag
Berita Terkait
-
Suahasil Klaim Investor Asing Masih Percaya Pemerintah, SBN Dibeli hingga Rp 28,79 T
-
Meterai Rp10 Ribu: Saat Transaksi Warga Sekalipun Tak Luput dari Pajak
-
Uang Pajak Kita ke Mana? Transparansi yang Masih Bikin Bingung
-
Ketika Buzzer Lebih Sibuk Membela Pemerintah daripada Memahami Gizi
-
Saat Buzzer Lupa Bahwa Suara Rakyat Adalah Suara Nurani
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Kasus ISPA Batam Melonjak Akibat Kabut Asap, Anak dan Lansia Paling Rentan
-
Polda Kepri Resmi Larang Personel Gunakan Rokok Elektrik
-
Kompensasi Blackout Cuma Rp6 Ribu-Rp12 Ribu, Tagihan Listrik Warga Batam Malah Naik
-
Mundur dari Polri, Sosok AKBP Netty Siagian Ternyata Pernah Kritik Seskab Teddy
-
KPK Ingatkan Pejabat Kepri Hindari Flexing, Gaya Hidup Mewah Bisa Picu Korupsi