SuaraBatam.id - Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp198 miliar yang akan dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Anggaran Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan pilkada sebelumnya karena adanya anggaran untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri (APD).
“Tahun sebelumnya tinggi karena ada APD, jadi anggarannya besar di APD karena COVID-19. Tahun ini tidak pakai APD, dan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya,” ujar Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, dilansir dari Antara, senin.
Untuk anggaran tahun ini ia merinci berasal dari KPU dan Bawaslu masing-masing Rp141 miliar dan Rp57 miliar.
Sementara untuk anggaran pengamanan Polda Kepri, Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, dan TNI dari 3 matra (Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara) masih dalam proses pengajuan.
“Total keseluruhan sekalian sama tim pengamanan sekitar Rp198 miliar. Polda Kepri sudah mengajukan sekitar Rp11,4 miliar dan Korem sekitar Rp2 miliar. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum, biasanya di bawah Rp500 juta,” kata Hery.
Hery menyebutkan saat ini Badan Kesbangpol Kepri tengah gencar melakukan sosialisasi serta edukasi kepada pemilih pemula terkait tahapan Pemilu 2024.
“Dalam hal ini untuk anak-anak pemilih pemula akan kita beri edukasi di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi,” ujar dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) mengusulkan anggaran sebesar Rp141,66 miliar ke Pemprov Kepri untuk pendanaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan usulan tersebut sudah berapa kali dibahas bersama Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Inspektorat Pemprov Kepri.
"Dari pembahasan terakhir, angka yang kita usulkan sebesar Rp141 miliar sudah final dan disetujui Pemprov Kepri. Hanya tinggal tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD," kata Sriwati di Tanjungpinang, Rabu (24/5). [antara]
Berita Terkait
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Mensos Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kepri
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Puncak Arus Balik Lebaran Kawasan Belawan-Batam
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Rumah Markas Judol di Tanjungpinang Digerebek, Tangkap CS Bergaji Rp5 Juta
-
Kekayaan Iman Sutiawan, Ketua DPRD Kepri yang Pamer Naik Moge Tak Pakai Helm
-
Pemprov Kepri Rencana Bikin Lintasan Kapal Feri Rute Tanjungpinang-Batam
-
Ketua DPRD Kepri Ditilang usai Viral Pamer Naik Harley-Davidson Tak Pakai Helm
-
Viral Flexing Iman Sutiawan, Ketua DPRD Kepri Naiki Harley Davidson Tanpa Helm