SuaraBatam.id - Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp198 miliar yang akan dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Anggaran Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan pilkada sebelumnya karena adanya anggaran untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri (APD).
“Tahun sebelumnya tinggi karena ada APD, jadi anggarannya besar di APD karena COVID-19. Tahun ini tidak pakai APD, dan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya,” ujar Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, dilansir dari Antara, senin.
Untuk anggaran tahun ini ia merinci berasal dari KPU dan Bawaslu masing-masing Rp141 miliar dan Rp57 miliar.
Sementara untuk anggaran pengamanan Polda Kepri, Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, dan TNI dari 3 matra (Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara) masih dalam proses pengajuan.
“Total keseluruhan sekalian sama tim pengamanan sekitar Rp198 miliar. Polda Kepri sudah mengajukan sekitar Rp11,4 miliar dan Korem sekitar Rp2 miliar. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum, biasanya di bawah Rp500 juta,” kata Hery.
Hery menyebutkan saat ini Badan Kesbangpol Kepri tengah gencar melakukan sosialisasi serta edukasi kepada pemilih pemula terkait tahapan Pemilu 2024.
“Dalam hal ini untuk anak-anak pemilih pemula akan kita beri edukasi di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi,” ujar dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) mengusulkan anggaran sebesar Rp141,66 miliar ke Pemprov Kepri untuk pendanaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan usulan tersebut sudah berapa kali dibahas bersama Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Inspektorat Pemprov Kepri.
"Dari pembahasan terakhir, angka yang kita usulkan sebesar Rp141 miliar sudah final dan disetujui Pemprov Kepri. Hanya tinggal tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD," kata Sriwati di Tanjungpinang, Rabu (24/5). [antara]
Berita Terkait
-
PLTS Terapung Tembesi 74 Persen Rampung
-
Warga Natuna Diduga Jadi Tentara Bayaran, Lapangan Kerja di Perbatasan jadi Sorotan
-
Kisah Pemilah Sampah Tumbangkan Petahana: Sinyal Kuat Perubahan Politik dari Desa hingga Pilpres
-
Usul Jadwal Pemilu Dipisah, Golkar: Biar Hasil Pileg Jadi 'Tiket' Pilpres
-
Warga Rempang Dicekik hingga Diteror Intel Usai Tolak Sekolah Merah Putih di Tanah Adat
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Anggota Intelkam Polda Kepri Ditemukan Meninggal di Rumah Dinas
-
UMP Kepri 2027 Naik 9,02 Persen, Resmi Jadi Rp4,22 Juta
-
Truk Kopdes Tiba di Batam, Pemprov Kepri Ngaku Belum Terima Laporan
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba