Anggaran Pilkada 2024 untuk Kepri Sebesar Rp198 Miliar

SuaraBatam.id - Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp198 miliar yang akan dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Anggaran Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan pilkada sebelumnya karena adanya anggaran untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri (APD).

“Tahun sebelumnya tinggi karena ada APD, jadi anggarannya besar di APD karena COVID-19. Tahun ini tidak pakai APD, dan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya,” ujar Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, dilansir dari Antara, senin.

Untuk anggaran tahun ini ia merinci berasal dari KPU dan Bawaslu masing-masing Rp141 miliar dan Rp57 miliar.

Sementara untuk anggaran pengamanan Polda Kepri, Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, dan TNI dari 3 matra (Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara) masih dalam proses pengajuan.

“Total keseluruhan sekalian sama tim pengamanan sekitar Rp198 miliar. Polda Kepri sudah mengajukan sekitar Rp11,4 miliar dan Korem sekitar Rp2 miliar. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum, biasanya di bawah Rp500 juta,” kata Hery.

Hery menyebutkan saat ini Badan Kesbangpol Kepri tengah gencar melakukan sosialisasi serta edukasi kepada pemilih pemula terkait tahapan Pemilu 2024.

“Dalam hal ini untuk anak-anak pemilih pemula akan kita beri edukasi di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) mengusulkan anggaran sebesar Rp141,66 miliar ke Pemprov Kepri untuk pendanaan Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga: Gibran Dituding Dukung Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo Ingatkan Momen Dirinya Ikut Andil di Pilkada Solo 2020

Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan usulan tersebut sudah berapa kali dibahas bersama Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Inspektorat Pemprov Kepri.

"Dari pembahasan terakhir, angka yang kita usulkan sebesar Rp141 miliar sudah final dan disetujui Pemprov Kepri. Hanya tinggal tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD," kata Sriwati di Tanjungpinang, Rabu (24/5). [antara]