SuaraBatam.id - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan "mobilisasi parsial" dari 300.000 tentara yang bertujuan untuk memukul mundur serangan balasan di wilayah pendudukan Rusia.
Akibatnya, negara itu mengerahkan wajib militer untuk warganya.
"Negara saya telah memulai mobilisasi parsial dan saya pikir itu berdampak negatif pada masyarakat," kata seorang, dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com.
Orang Rusia terpaksa mengantre berjam-jam di perbatasan di Kyakhta di provinsi etnis Mongol Buryatia, untuk melarikan diri dari wajib militer.
"Kami menunggu sangat lama di sisi perbatasan Rusia: sekitar 16 jam," imbuhnya.
Suren Bat-Tur, pemilik wisma di ibu kota Ulaanbaatar yang biasanya melayani para backpacker, juga telah membantu teman-temannya di Buryatia untuk melarikan diri dari wajib militer.
Wisma tamu telah dipenuhi orang Rusia sejak perintah mobilisasi Putin, dan Bat-Tur mengatakan dia telah menolak lusinan permintaan tempat tidur.
"Saya ingin membantu mereka, itu sangat sulit," kata Bat-Tur.
"Sekarang mereka mencari pekerjaan di bidang konstruksi atau pertanian sehingga mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan selama mereka di sini," tambah Bat-Tur.
Baca Juga: Toyota Stop Produksi di Rusia, Hanya Sisakan Layanan Purnajual
Seorang tamu yang baru tiba, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Aleksey, mengatakan dia menyeberang ke Mongolia akhir pekan lalu, meninggalkan istri dan tiga anaknya. Dia tiba di perbatasan larut malam dengan bus wisata yang penuh dengan anak muda Rusia lainnya.
"Ada banyak anak muda, banyak orang yang mencoba menjauh dari Putin," katanya.
Aleksey, 40, seorang pekerja konstruksi, berencana untuk tinggal di Mongolia sampai situasi di Rusia membaik, dan mengatakan dia akan melakukan apa pun untuk menghindari perang.
"Kami tidak takut, tetapi mengapa kami harus bertarung di Ukraina, mengapa?" dia bertanya.
"Jika negara lain akan menyerang Rusia, kami akan berjuang untuk negara kami. Tapi mengapa kita pergi ke Ukraina? Untuk apa?" tanyanya lagi.
Meskipun warga Mongolia telah berdemonstrasi menentang invasi Rusia, pemerintah sendiri tetap bersikap netral.
Berita Terkait
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Setelah Hancurkan Patung Yesus Kini Tentara Israel Lecehkan Patung Bunda Maria
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Dividen BRI 2025 Tembus Rp52,1 Triliun, Didukung Kinerja dan Laba Solid
-
Ajudan Pribadi Gubernur Kepri Terseret Isu Pengawalan Bos Judi Online
-
Per Maret 2026, Holding UMi Telah Menjangkau Lebih dari 33,7 Juta Pelaku Usaha
-
Per Maret 2026, BRILink Agen Jangkau Lebih dari 80% Desa di Indonesia
-
Ratusan Warga Asing Digerebek di Apartemen Baloi View, Imigrasi Batam Beri Penjelasan