SuaraBatam.id - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan "mobilisasi parsial" dari 300.000 tentara yang bertujuan untuk memukul mundur serangan balasan di wilayah pendudukan Rusia.
Akibatnya, negara itu mengerahkan wajib militer untuk warganya.
"Negara saya telah memulai mobilisasi parsial dan saya pikir itu berdampak negatif pada masyarakat," kata seorang, dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com.
Orang Rusia terpaksa mengantre berjam-jam di perbatasan di Kyakhta di provinsi etnis Mongol Buryatia, untuk melarikan diri dari wajib militer.
"Kami menunggu sangat lama di sisi perbatasan Rusia: sekitar 16 jam," imbuhnya.
Suren Bat-Tur, pemilik wisma di ibu kota Ulaanbaatar yang biasanya melayani para backpacker, juga telah membantu teman-temannya di Buryatia untuk melarikan diri dari wajib militer.
Wisma tamu telah dipenuhi orang Rusia sejak perintah mobilisasi Putin, dan Bat-Tur mengatakan dia telah menolak lusinan permintaan tempat tidur.
"Saya ingin membantu mereka, itu sangat sulit," kata Bat-Tur.
"Sekarang mereka mencari pekerjaan di bidang konstruksi atau pertanian sehingga mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan selama mereka di sini," tambah Bat-Tur.
Baca Juga: Toyota Stop Produksi di Rusia, Hanya Sisakan Layanan Purnajual
Seorang tamu yang baru tiba, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Aleksey, mengatakan dia menyeberang ke Mongolia akhir pekan lalu, meninggalkan istri dan tiga anaknya. Dia tiba di perbatasan larut malam dengan bus wisata yang penuh dengan anak muda Rusia lainnya.
"Ada banyak anak muda, banyak orang yang mencoba menjauh dari Putin," katanya.
Aleksey, 40, seorang pekerja konstruksi, berencana untuk tinggal di Mongolia sampai situasi di Rusia membaik, dan mengatakan dia akan melakukan apa pun untuk menghindari perang.
"Kami tidak takut, tetapi mengapa kami harus bertarung di Ukraina, mengapa?" dia bertanya.
"Jika negara lain akan menyerang Rusia, kami akan berjuang untuk negara kami. Tapi mengapa kita pergi ke Ukraina? Untuk apa?" tanyanya lagi.
Meskipun warga Mongolia telah berdemonstrasi menentang invasi Rusia, pemerintah sendiri tetap bersikap netral.
Berita Terkait
-
Luka dari Meurawoe: Membaca Aceh Pasca-DOM dalam Bayang Suram Pelangi
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc
-
Pemerintah Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
-
Yusril Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Masih di Pengadilan Militer, Singgung Usulan Hakim Ad Hoc
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Duka: Eks Direktur Politeknik Negeri Batam Meninggal saat Bersepeda
-
Rebranding dan Transformasi Bawa BRI Masuk Jajaran 500 Merek Paling Bernilai Dunia
-
Harga Plastik Naik, Warga Batam Diajak Gunakan Tas Ramah Lingkungan
-
Perkuat Akses Kesehatan Inklusif, BRI Gelar Pemeriksaan Gratis bagi Ribuan Masyarakat
-
Pelaksanaan PPDB Madrasah 2026 di Batam Diawasi Ombudsman