SuaraBatam.id - Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan akan menunggu usulan terkait naiknya harga BBM.
Namun, saat ini pihaknya belum menerima usulan pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Melansir Wartaekonomi--jaringan suara.com, Puan menyebut bahwa kebijakan menaikkan harga BBM sepenuhnya wewenang Pemerintah Pusat.
"Secara teknis, keputusan atau kebijakan akan naik atau tidaknya adalah wewenang pemerintah. Sampai hari ini belum ada usulan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM," kata Puan dalam konferensi persnya, Selasa (16/8/22).
Baca Juga: Sindir Pidato Presiden Joko Widodo, Politisi PKS: Utang Negara Masih Besar!
Puan juga mengatakan, jika melihat harga BBM di luar negeri, sudah sangat tinggi. Kendati demikian, Puan menyebut bahwa saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi BBM hampir 502 triliun.
Jika memang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2023, lanjut Puan, cukup kuat pasti akan diusulkan pada pihaknya.
"Kalau memang APBN 2023 itu dianggap kuat, mampu untuk kemudian menahan laju dari perkembangan BBM secara global, tentu saja usulan itu nanti akan diusulkan kepada DPR, tapi sampai saat ini belum ada," kata Puan.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah memberikan sinyal kuat terkait dengan naiknya harga BBM. Hal tersebut dilakukan guna menekan beban APBN ditengah tingginya minyak mentah dunia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan cadangan bansos yang nantinya digunakan seandainya harga BBM dan listrik naik dikemudian hari.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Harga BBM di Indonesia Lebih Murah di Banding Berbagai Negara ASEAN
"Situasi cadangan-cadangan bansos memang didesain apabila guncangan harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan. Harus dilakukan adjustment maka perlu bantalan sosial," katanya.
Berita Terkait
-
Awas Salah Kebijakan! Tifatul Ingatkan Bahlil Soal Penertiban Solar Subsidi
-
Ramai Disorot Anggaran Diblokir, DPR Soal IKN: Pemerintah Masih Punya Banyak Waktu Pindahkan Ibu Kota Sampai 2045
-
Baleg DPR Sebut Pemerintah Sudah Setuju Kampus Bisa Kelola Tambang
-
Sidang OECD Parliamentary Network, BKSAP: Persoalan Perubahan Iklim Prioritas Utama
-
Usai Larang Pengecer Jual Gas Melon, Kini Bahlil Akan Tertibkan BBM: Ini Bakal Ribut Lagi, Tapi Saya Pantang Balik
Terpopuler
- Tak Punya Adab Naik ke Meja Sidang, Asal-Usul Firdaus Oiwobo Disebut Bukan Orang Sembarangan
- Pulang Kerja Dijemput Helikopter, Profil Caroline Riady Cucu Konglomerat Lippo Group Jadi Sorotan
- Bagi-bagi Susu Hingga Pantau Gas LPG 3 Kg Sendiri, Gibran Bikin Warganet Curiga: Biar Kelihatan Kerja?
- Dugaan Gratifikasi dan Penelusuran Aset Kendaraan Mantan Istri Dedi Mulyadi, Mobilnya Cuma Segini
- Colek Aguan Gara-gara Pagar Laut PIK 2, AHY: Tindak Tegas!
Pilihan
-
Wisatawan Mancanegara Serbu Kaltim: Kunjungan 2024 Melonjak 305 Persen dari Target!
-
IKN Pasti Terbangun, Bahlil Pastikan Pemindahan Ibu Kota Tak Terganggu
-
Belanja Pegawai Hampir 30 Persen APBD, Pemkot Bontang Tak Bisa Angkat Semua Honorer
-
Jelang 20 Februari, Gubernur-Wagub Kaltim Terpilih Matangkan Transisi
-
Efisiensi atau Taruhan? IKN Tetap Dibangun Meski Anggaran Diblokir
Terkini
-
Waspada Buaya Lepas! Wisata Pantai Batam Diimbau Tingkatkan Keamanan Saat Liburan
-
Inilah 5 Perbedaan Samsung Galaxy A55 5G dengan Samsung Galaxy A35 5G
-
Longsor di Batam, 13 Orang Dievakuasi, 4 Masih Dicari
-
Konsultan Keamanan Siber: Tak Ada Serangan Siber Ransomware pada Sistem Perbankan BRI
-
Membongkar Hoax Ransomware yang Dikaitkan dengan BRI