Rudi Chua Kritik Pemprov Kepri Tak Maksimal Awasi Minyak Goreng

SuaraBatam.id - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rudi Chua, mengkritik pengawasan pemerintah setempat yang kurang maksimal setelah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) dicabut.

Dijelaskan Rudi Chua, setelah Permendag Nomor 6 dicabut, muncul Permendag Nomor 11 tahun 2022, di mana HET minyak goreng curah diatur jadi Rp 14.000 per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Nyatanya di lapangan, meskipun minyak goreng curah ada di pasar tapi harganya berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Barangnya ada (minyak curah), tapi tidak sesuai HET," ujar Rudi Chua, Sabtu (19/3/2022).

Sehingga Politisi Partai Hanura tersebut menilai, tidak ada pengawasan dari pemerintah untuk menjamin harga sesuai ketentuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, harus menjaga HET minyak curah di pasaran.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng di Jember Tembus Rp25 Ribu per Liter

"Udah lah harga minyak goreng kemasan diserahkan ke mekanisme nilai keekonomian, jadi naik tinggi. Ini harga minyak goreng curah yang menjadi alternatif masyarakat, malah tidak dikontrol. Mana pengawasannya, tidak ada," tegas Rudi Chua.

Selain itu, Rudi Chua juga menyayangkan kebijakan Menteri Perdagangan mencabut Permendag Nomor 6 tersebut. Menurutnya saat harga minyak goreng kemasan ditentukan Rp14.000, di Provinsi Kepri tidak terjadi gejolak seperti di daerah Jawa.

"Di Kepri tidak ada antrian-antrian. Sudah kita cek ke lapangan tidak ada. Ketersedian di swalayan juga cukup, tidak terjadi borong minyak goreng. Setelah dicabut dan harga melambung tinggi, tentu masyarakat di Kepri jadi kaget," jelasnya.

Menurut Rudi Chua, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkesan trial and error. Karena kata Rudi, belum ada sebulan kebijakan tersebut sudah dicabut.

"Jadi kesannya gampang gonta-ganti peraturan dan hanya coba-coba kebijakan. Pada akhirnya banyak pihak yang dirugikan, terutama masyarakat," katanya.

Baca Juga: Puan Maharani Kena Getah Celotehan Megawati, Instagramnya Diserbu Nyinyiran 'Kerupuk Rebus'

Dengan kebijakan baru tersebut, Rudi Chua berharap pemerintah daerah juga dapat menjalankannya secara benar, terutama sistem pengawasannya.