Gubernur Ansar Ahmad Terpilih Sebagai Ketua ICMI Kepri Periode 2022-2027

SuaraBatam.id - Gubernur Ansar Ahmad terpilih menjadi Ketua Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2022-2027.

Ansar terpilih melalui Musyawarah Wilayah Luar Biasa dan Rapat Kerja Organisasi Wilayah(Orwil ) ICMI Kepri yang diselenggarakan di aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Sabtu (12/2).

Penunjukan Ansar Ahmad merupakan aspirasi dari pengurus organisasi daerah ICMI seluruh Kepri yang hadir pada rapat kerja tersebut.

"Ansar Ahmad dinilai pilihan yang tepat karena memiliki kapabilitas untuk membawa Orwil ICMI Kepri dalam mendukung pengembangan kemajuan daerah ini," kata Ketua Pelaksana Rapat Kerja Orwil ICMI Kepri, Sardison.

Baca Juga: Imigrasi: Turis Bisa Masuk Indonesia via Bali dan Kepulauan Riau

Ansar Ahmad mengatakan, keberadaan Orwil ICMI Kepri sebagai wadah bagi para cendekiawan muslim sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tahun 2021-2025 yang makmur, berdaya saing dan berbudaya.

Ia yakin Orwil ICMI Kepri yang diperkuat oleh pengurus ICMI Kabupaten dan Kota.memiliki kapasitas, kapabilitas serta niat yang luhur untuk dapat bersama-sama membangun Kepri agar lebih baik.

"Harapannya, dukungan dan kontribusi positif dari Orwil ICMI Kepri untuk dapat memberikan pandangan, gagasan serta sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan," ujar Ansar.

Ketua Umum ICMI Arif Satria saat menutup rapat kerja wilayah ICMI Kepri ini menjelaskan ICMI memiliki empat agenda transformasi guna memberikan warna dan dukungan positif bagi dinamika umat Islam dan kebangsaan Indonesia.

Pertama, yaitu ICMI harus mampu menjadi sumber inspirasi bangsa, sebab ICMI adalah tempat para cendekiawan yang punya keunggulan dalam memahami arus perubahan dan menawarkan agenda-agenda solusinya.

Baca Juga: Update Covid-19 di Kepulauan Riau: 19 Orang Positif Omicron dari 109 Probable

Kedua, ICMI harus mampu rumah bersama umat Islam. ICMI tidak boleh meninggalkan perannya dalam membangun kebersamaan umat Islam untuk proses transformasi tersebut.

Ketiga, ICMI harus terus mengawal proses transisi demokrasi. Saat ini di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ICMI berkewajiban menjalankan peran politik moral, bukan politik praktis. ICMI harus menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah serta konflik.

"Keempat, yaitu ICMI harus memiliki kepeloporan dalam agenda aksi untuk ikut serta menyukseskan cita-cita bangsa Indonesia menjadi peradaban yang unggul dan maju," kata Arif.