SuaraBatam.id - Riau menjadi provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Untuk pengelolaannya, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan kebijakan lingkungan hidup untuk sektor itu.
Dikutip dari wartaekonomi, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dinas Perkebunan Riau, Sri Ambar Kusumawati menjelaskan, terdapat enam kategori yang kini menjadi fokus kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di sektor perkebunan kelapa sawit Riau.
Pertama, implementasi Program Riau Hijau melalui Pergub Nomor 9/2021. Kedua, penerapan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) yang tertuang dalam Inpres Nomor 6/2019.
"Ketiga, kami juga sukseskan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Sampai November 2021, kami sudah konsultasi publik dan rencana Desember 2021 nanti ada peraturan Gubernur Riau," kata Sri, dilansir Elaeis.co.
Keempat, penerapan ISPO sesuai dengan Perpres Nomor 44/2020. Di Bumi Lancang Kuning ini, baru sebanyak 117 perusahaan kelapa sawit yang telah mengantongi sertifikat ISPO tersebut. Jumlah ini hanya sebesar 29,25 persen dari total perusahaan yang beroperasi di Riau. "Ada 283 perusahaan atau 71,75 persen yang belum kantongi ISPO," kata Sri.
Sementara, untuk kelembagaan petani kelapa sawit Riau yang sudah mengantongi sertifikat ISPO baru sebanyak 7 kelembagaan. Ketujuh kelembagaan yang dimaksud ialah Asosiasi Amanah di Pelalawan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki di Rokan Hulu, Koperasi Bukit Potalo di Pelalawan, Koperasi Sekato Jaya Lestari di Siak, Koperasi Panca Jaya, dan beberapa lainnya.
Kelima, penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) pekebun. Dari APBN 2020 dan 2021 saat ini, sudah sekitar 2.000 STDB terbit di wilayah Riau. Keenam, mengusulkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dan mengusulkan dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ke Komisi XI DPR RI.
"Kami juga sudah koordinasi dengan Provinsi Kaltim, Sumut, dan 20 provinsi lainnya. Tentu ini bertujuan untuk menambah penguatan fiskal daerah untuk membangun, termasuk memperbaiki lingkungan hidup yang terdampak," ungkap Sri.
Baca Juga: Persiapan Riau Jelang Ibadah Umrah dan Haji saat Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Sidak ke Kepulauan Riau, Mentan Amran Bongkar 1.000 Ton Beras Ilegal: Ini Harus Diusut Tuntas
-
Komitmen Plt Gubri SF Hariyanto: 30 Blok Tambang Rakyat Kuansing Dilegalkan, Swasta Dilarang Masuk
-
Orasi di Hadapan 1.000 Siswa, Kapolda Riau: Generasi Muda Adalah Kunci Menjaga Alam dan Masa Depan
-
'Wallahi, Billahi, Tallahi!' Surat Sumpah Abdul Wahid dari Sel KPK Gegerkan Riau
-
Petaka di Pelabuhan Tanjung Buton: Jembatan Ambruk, Avanza Hanyut, dan Alasan di Balik Tragedi
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
Realisasi Investasi Batam Capai Rp69 T di 2025, Singapura Jadi Sumber Utama
-
Ekspedisi Jakarta Batam Terpercaya & Efisien | Harddies Cargo
-
Beasiswa untuk 1.100 Mahasiswa 7 Kampus Negeri Ternama, Batam Jadi Tujuan Belajar
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik