SuaraBatam.id - Riau menjadi provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Untuk pengelolaannya, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan kebijakan lingkungan hidup untuk sektor itu.
Dikutip dari wartaekonomi, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dinas Perkebunan Riau, Sri Ambar Kusumawati menjelaskan, terdapat enam kategori yang kini menjadi fokus kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di sektor perkebunan kelapa sawit Riau.
Pertama, implementasi Program Riau Hijau melalui Pergub Nomor 9/2021. Kedua, penerapan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) yang tertuang dalam Inpres Nomor 6/2019.
"Ketiga, kami juga sukseskan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Sampai November 2021, kami sudah konsultasi publik dan rencana Desember 2021 nanti ada peraturan Gubernur Riau," kata Sri, dilansir Elaeis.co.
Keempat, penerapan ISPO sesuai dengan Perpres Nomor 44/2020. Di Bumi Lancang Kuning ini, baru sebanyak 117 perusahaan kelapa sawit yang telah mengantongi sertifikat ISPO tersebut. Jumlah ini hanya sebesar 29,25 persen dari total perusahaan yang beroperasi di Riau. "Ada 283 perusahaan atau 71,75 persen yang belum kantongi ISPO," kata Sri.
Sementara, untuk kelembagaan petani kelapa sawit Riau yang sudah mengantongi sertifikat ISPO baru sebanyak 7 kelembagaan. Ketujuh kelembagaan yang dimaksud ialah Asosiasi Amanah di Pelalawan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki di Rokan Hulu, Koperasi Bukit Potalo di Pelalawan, Koperasi Sekato Jaya Lestari di Siak, Koperasi Panca Jaya, dan beberapa lainnya.
Kelima, penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) pekebun. Dari APBN 2020 dan 2021 saat ini, sudah sekitar 2.000 STDB terbit di wilayah Riau. Keenam, mengusulkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dan mengusulkan dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ke Komisi XI DPR RI.
"Kami juga sudah koordinasi dengan Provinsi Kaltim, Sumut, dan 20 provinsi lainnya. Tentu ini bertujuan untuk menambah penguatan fiskal daerah untuk membangun, termasuk memperbaiki lingkungan hidup yang terdampak," ungkap Sri.
Baca Juga: Persiapan Riau Jelang Ibadah Umrah dan Haji saat Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Berkat Laporan Warga, Polisi Sita 8 Ton Kayu Ilegal di Kepulauan Meranti
-
Tambang Emas Termasuk Tiga Klaster Pemicu Parahnya Banjir Sumatera Utara
-
Bantu Identifikasi Jenazah Korban Longsor, Polda Riau Kirim Peti Pendingin ke Agam
-
Polda Riau Kirim Bantuan Gelombang Keempat, 3.459 Alat Kerja Dikerahkan ke Aceh dan Sumbar
-
Sawit Bikin Sewot: Kenapa Dibilang Bukan Pohon, Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Mitra, Yayasan dan SPPG Harus Bekerja Sama Demi Kesuksesan Program MBG
-
Ratusan SPPG di Aceh Jadi Dapur Umum, Salurkan 562.676 Porsi ke Korban Banjir
-
Ini Dia Rekomendasi 6 Speaker JBL Terbaik di Promo 12.12
-
Angkat Kearifan Lokal, Menu MBG di Kepri Pakai Makanan Tradisional
-
Operasi Zebra 2025 di Kepri Optimalkan ETLE, Berikut Deretan Lokasinya