Kebijakan Kontroversi Bupati Meranti: Rencana Pecat Honorer dan Suruh Pegawai Jaga Jalan

SuaraBatam.id - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau M.  Adil kerap membuat kebijakan kontroversi. Belakangan ia berencana merumahkan seluruh tenaga non-PNS (honorer), pengurangan gaji honorer dan pemangkasan insentif pegawai.

"Pertimbangannya duit tak ada. Makanya kita potong (gaji honorer)," ujar Adil dikutip dari Batamnews, (3/9/21).

Kemudian, Ia juga menyarankan para tenaga honorer untuk berhenti dari instansi pemerintahan. Adil juga blak-blakan soal nasib tenaga non-PNS tersebut. Nantinya, pada Desember tahun ini akan dilakukan pemberhentian tenaga honorer secara massal.

"Bulan 12 semua pegawai honorer diberhentikan. Cari kerja lain aja lebih bagus," ungkapnya.

Baca Juga: Heboh Kabar ASN Nonjob di Meranti Ditugaskan Jaga Persimpangan Jalan

Alih-alih menepati janji kampanyenya yang akan membayar honorarium tenaga non-PNS dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2 juta perbulan, ternyata malah diturunkan menjadi Rp 780 ribu perbulan.

Kemudian, SK honorer pun tidak akan diperpanjang lagi pada Tahun 2022. Artinya honorer akan dirumahkan di tahun depan. Tak lagi bekerja di instansi pemerintahan yang ia tempati saat ini.

Pun begitu dengan janji akan menyejahterakan PNS dengan cara menaikkan tunjangan pegawai demi meningkatkan kinerja dan supaya tidak korupsi. Janji ini bukan ditepati, malah insentif PNS dipangkas lebih 40 persen.

Akibat kebijakan itu, beberapa orang tenaga honorer mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. Keputusan bupati Meranti itu menyulitkan mereka.

"Muak dengan semua ni. Coba lah fikirkan sedikit nasib kami," ujar guru tingkat SD yang tak ingin disebutkan namanya itu.

Baca Juga: Alasan Salah Paham, Oknum Honorer Dukcapil Viral Minta Maaf

Terbaru, Adil membuat kebijakan jalan satu arah atau one way yang tak jelas urgensinya apa. Terlebih lagi ia menyuruh pegawai yang telah di nonjobkan untuk menjaga tiap-tiap persimpangan jalan di Kota Selatpanjang.

Akibat dari one way, sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Imam Bonjol, Selat panjang merugi. Mereka berharap di jalan itu tidak diberlakukan sistem satu arah karena dampaknya besar terhadap pedagang yang mangkal di sepanjang jalan.

"Kami merasa keberatan dengan kehadiran petugas disini dan kami juga mengerti kalian sedang menjalankan tugas. Namun tolong sampaikan ke pimpinan bapak ibu, tolong, agar tak usah lah berjaga di simpang ini lagi. Kami hanya mencari makan, bukan mencari kaya, hanya mencari sesuap nasi untuk anak istri di rumah," kata salah satu PKL di Jalan Imam Bonjol, Faisal.

Disampaikannya, dulu sebelum adanya penjagaan oleh petugas dan belum diterapkannya sistem satu arah, pendapatan mereka stabil. Lantas setelah itu situasi berubah sebaliknya, pembeli kurang dan dagangan tidak laku.

"Sebelum ada penjagaan ini, Alhamdulillah jualan kami normal saja. Namun ketika ada penjagaan di sini, kami merasa rugi, pembeli tidak ada. Kami minta tolong dipertimbangkan lagi, atau dimusyawarahkan lagi dengan pihak terkait dan dicarikan solusi," ujar dia.

Beberapa kebijakan ini mengundang kontroversi dan menjadi pembicaraan hangat.