SuaraBatam.id - Heboh Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan konsep Squid Game.
Tes CPNS dengan tema Squid Game ini diketahui berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.
Tampak panitia mengenakan kostum 'pink soldier' seperti tayangan serial Netflix tersebut. Aksi panitia itu juga diwarnai dengan bunyi sirene dan suara latar belakang yang mencekam khas serial Squid Game.
Melihat tes CPNS bertema Squid Gema ini, sutradara Angga Sasongko menyampaikan pendapatnya. Ia memberikan kritikan terkait perizinan dan legalitas menggunakan tema Squide Game tersebut.
Melalui akun Twitternya, Angga menilai aksi panitia memakai kostum ala Squid Game itu tidak pantas. Apalagi, panitia juga membawa senjata laras panjang palsu yang ditodongkan ke peserta SKD CPNS.
Angga turut menyinggung perizinan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia mempertanyakan apakah Kemenkumham sudah meminta izin mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Terlebih, ide penggunaan kostum Squiq Game itu diadakan oleh Kemnenkumham. Angga mengingatkan Kemenkumhan merupakan instansi yang menaungi Dirjen HAKI.
"Selain inappropriate, @Kemenkumham_RI yang di dalamnya ada Dirjen HAKI udah ijin sama pemilik IP-nya belum tuh?" tanya Angga Sasongko sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (22/10/2021).
Tak hanya HAKI, Angga juga menyinggung perizinan musik yang digunakan dalam video SKD CPNS tersebut. Ia mengatakan penggunaan musik oleh Kemenkumham itu juga harus memiliki izin.
Baca Juga: Sinetron Tiru Squid Game, SCTV Disentil Ernest Prakasa
"Musik di dalam videonya pun perlu dipertanyakan izinnya," pesan Angga Sasongko.
Hingga berita ini dipublikasikan, kritikan Angga Sasongko itu sedikitnya telah di-retweet 600 kali dan mendapatkan 1.300 tanda suka.
Netizen juga ramai membanjiri cuitan Angga Sasongko di kolom komentar. Mereka menuliskan beragam pendapat mengenai penggunaan kostum Squid Game.
Netizen juga menyoroti mengenai pembelian kostum Squid Game yang tentunya menggunakan uang rakyat.
"Saya tidak setuju pajak saya untuk beli seperti itu, tapi sepertinya tidak melanggar HAKI, bukan tujuan untuk komersil," komentar netizen.
"Hahahahaha ditunggu klarifikasinya bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat dan staf Kemenkumham," tulis netizen.
Berita Terkait
-
Gagal Bikin Akun SSCASN untuk CPNS 2026? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya
-
Cara Membuat Akun SSCASN untuk CPNS 2026, Dokumen Apa Saja yang Diunggah?
-
CPNS 2026 untuk Lulusan Apa? Intip Bocorannya
-
Sutradara Squid Game Kembali ke Layar Lebar lewat Film Baru K.O. CLUB
-
Beredar Rumor! Netflix Batalkan Proyek Serial Squid Game Versi AS
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Anggota Intelkam Polda Kepri Ditemukan Meninggal di Rumah Dinas
-
UMP Kepri 2027 Naik 9,02 Persen, Resmi Jadi Rp4,22 Juta
-
Truk Kopdes Tiba di Batam, Pemprov Kepri Ngaku Belum Terima Laporan
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba