Gagal Tolong Korban Tenggelam, Kepala Puskesmas Tanjung Buntung Dicopot

SuaraBatam.id - Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Buntung, Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Suryati resmi dicopot dari jabatannya menyusul adanya korban tenggelam di Batam, yang gagal tertolong karena tidak menemukan dokter di Puskesmas tersebut.

Peristiwa ini sendiri viral di media sosial pada, Kamis (14/10/2021) kemarin, korban diketahui bernama Meri Destaria br. Nainggolan (12).

Pencopotan ini sendiri dilakukan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi disaat pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (15/10/2021).

Untuk mengisi jabatan tersebut, Rudi kemudian menunjuk Pra Reda Gusti, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Rempang Cate.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengaku pencopotan jabatan ini tak serta merta dilakukan tanpa alasan.

Rudi mendapat laporan dari RW setempat atas keluhan pelayanan Puskesmas selama ini.

"Saya sudah ganti langsung. Ada laporan dari Pak RWnya. Namanya kita Kepala kita bertanggungjawab atas anak buah. Misalnya soal ambulan, penanganan dan lainnya," tegas Rudi.

Ia berharap Kapus yang baru ini bisa memperbaiki pelayanan di Puskesmas Tanjung Buntung, sehingga bisa melayani 24 jam dengan baik.

"Dia (Kapus yang lama) kita balekkan ke Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya sebagai seorang dokter," katanya.

Baca Juga: Bandara Hang Nadim Batam Belum Siap Terima Turis, Ini Alasannya

Dalam pelantikan ini, Rudi tampak mengundang seluruh Kapus di Kota Batam, sehingga bisa belajar dari hal yang terjadi.

"Mereka sudah saya undang semua. Dengan adanya kegiatan ini mereka bisa pelajari kan sudah dewasa semua. Intropeksi dirilah masing-masing," kata Rudi.

Usai pelantikan Rudi memberikan pesan kepada seluruh pegawai melalui kata sambutannya.

Rudi meminta Kapus Tanjung Buntung yang baru bisa turun kelapangan.

"Saya minta jam 4 sore sudah siap serah terima dengan Kapus yang lama. Tak ditunda lagi dipimpin langsung oleh Sekda," kata dia.

Ia menegaskan, apabila para OPD tak bisa menerima pemerintah, maka para OPD harus bersedia digeser posisinya.