Survei Klaim Pendukung PKS Tidak Setuju Pembubaran HTI

SuaraBatam.id - Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi menjadi organisasi terlarang di Indonesia setelah ditetapkan pada pertengahan tahun 20017 lalu.

Meski demikian, hingga kini diduga bibit-bibit organisasi ini masih berusaha untuk hidup meski tak lagi menggunakan embel-embel HTI.

Bahkan, paling baru, survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan adanya dukungan terhadap organisasi ini.

Survei tersebut menyebut, pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menginginkan HTI ada dan menolak adanya pembubaran.

Baca Juga: Tri Adhianto Unggul dalam Survei Bakal Calon Wali Kota Bekasi

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan HTI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan cluster tertentu,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam rilis resminya.

Temuan itu disampaikan Saidiman dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” yang digelar pada Selasa (6/4/2021) di Jakarta.

Survei berskala nasional itu dilakukan pada kurun waktu 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak dan memiliki margin of error survei sekitar +/- 3,07%.

Dengan adanya hasil survei ini dapat diketahui bahwa sekitar 79% masyarakat menyatakan setuju dengan pembubaran HTI dan 13% lainnya tidak setuju.

Melalui analisis lebih lanjut diketahui pula data siapa saja yang setuju atau tidak setuju pembubaran tersebut. Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran HTI datang dari warga yang memilih PKS (47%) dibanding pada pemilih partai lainnya.

Baca Juga: Usai Prahara, Demokrat Masuk Lima Besar Partai Berelektabilitas Tinggi

Tidak hanya itu, ada perbedaan dalam hal penilaian terkait pembubaran HTI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 86% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju hanya 8%. 

Sementara, hanya 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27%.