Klaim Ramah Radikalisme, Denny Siregar Sebut SBY Fasilitasi HTI Hingga ISIS

SuaraBatam.id - Pegiat media sosial, Denny Siregar baru-baru ini membandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi dalam hal menekan terorisme di Indonesia

Pada video berjudul ‘Kenapa Saya Tidak Suka dengan Keluarga SBY’ yang tayang di saluran Youtube 2045 TV, Denny Siregar awalnya menyebut, radikalisme mulai tumbuh dan mendapat ruang sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat.

Hal itu ia sebut lantaran SBY memberikan izin kepada stasiun televisi negara, yakni TVRI untuk menayangkan kegiatan organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

“Kita lihat, tahun 2013, HTI dengan enaknya membajak TVRI dan disiarkan ke seluruh dunia dalam siaran langsung untuk mempropagandakan konsep khilafah. Kan ini bertentangan sekali dengan NKRI,” ujar Denny Siregar, dikutip Minggu (14/3/2021).

Baca Juga: Projo Sulsel Siap Menyambut Kedatangan Presiden Jokowi di Kota Makassar

 “Kelompok HTI yang merupakan jaringan radikalisme global yang di banyak negara dimusuhi dan dibubarkan. Bahkan pentolannya dihukum mati, di Indonesia bisa berkembang dengan bebas tanpa perlawanan sedikit pun. Ini hanya terjadi di zaman pemerintahan SBY,” sambungnya, melansir Hops.id (jaringan Suara.com).

Ia menduga, selama menjadi presiden, SBY memberi fasilitas bagi kelompok radikal. Bahkan, tidak hanya HTI, Denny juga menyebut hal serupa terjadi pada ISIS.

Denny bahkan mengklaim, pada tahun 2011 lalu mereka dengan mudah masuk Indonesia dan melakukan aktivitas rekrutmen di negeri ini hingga menyiarkan di stasiun televisi terkait pelatihan mereka.

“Ini kesalahan siapa? Di pemerintahan siapa? Pemerintahan SBY,” ucapnya sekali lagi.

SBY juga dituding melemahkan kepolisian dalam menindak kelompok beraliran radikalisme.

Baca Juga: Denny Siregar Sebut HTI dan FPI Subur di Indonesia Karena Kesalahan SBY

“Pertanyaannya, kenapa mereka (kelompok radikal) bisa begitu jumawa, kenapa mereka bisa begitu merasa besar di zaman pemerintahan SBY? Ya karena dibiarkan! Bahkan mungkin difasilitasi dengan bantuan sosial untuk ormas keislaman, supaya mereka tak melawan pemerintah,” tuturnya.

Sosok yang kerap dituduh sebagai buzzer Jokowi ini menduga, SBY memang tidak secara gamblang memberi dukungan radikalisme di Indonesia.

Namun, ia berpendapat, etinggi Partai Demokrat tersebut melakukan kejahatan yang sama dengan membiarkan kelompok terlarang itu eksis di Indonesia.

“Pak SBY tidak mendukung radikalisme, tetapi membiarkannya, bahkan mungkin memfasilitasinya, itu juga kejahatan yang sama,” terangnya.

Ia juga membandingkan kebijakan pemerintah melawan radikalisme di masa Jokowi. Menurutnya, saat ini radikalisme banyak diberantas.

Bahkan, ia menyebut, jika saja bukan Jokowi yang menjadi presiden, mungkin Indonesia bisa menjadi seperti negara Suriah.