SuaraBatam.id - Pegiat media sosial, Denny Siregar baru-baru ini membandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi dalam hal menekan terorisme di Indonesia
Pada video berjudul ‘Kenapa Saya Tidak Suka dengan Keluarga SBY’ yang tayang di saluran Youtube 2045 TV, Denny Siregar awalnya menyebut, radikalisme mulai tumbuh dan mendapat ruang sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat.
Hal itu ia sebut lantaran SBY memberikan izin kepada stasiun televisi negara, yakni TVRI untuk menayangkan kegiatan organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.
“Kita lihat, tahun 2013, HTI dengan enaknya membajak TVRI dan disiarkan ke seluruh dunia dalam siaran langsung untuk mempropagandakan konsep khilafah. Kan ini bertentangan sekali dengan NKRI,” ujar Denny Siregar, dikutip Minggu (14/3/2021).
“Kelompok HTI yang merupakan jaringan radikalisme global yang di banyak negara dimusuhi dan dibubarkan. Bahkan pentolannya dihukum mati, di Indonesia bisa berkembang dengan bebas tanpa perlawanan sedikit pun. Ini hanya terjadi di zaman pemerintahan SBY,” sambungnya, melansir Hops.id (jaringan Suara.com).
Ia menduga, selama menjadi presiden, SBY memberi fasilitas bagi kelompok radikal. Bahkan, tidak hanya HTI, Denny juga menyebut hal serupa terjadi pada ISIS.
Denny bahkan mengklaim, pada tahun 2011 lalu mereka dengan mudah masuk Indonesia dan melakukan aktivitas rekrutmen di negeri ini hingga menyiarkan di stasiun televisi terkait pelatihan mereka.
“Ini kesalahan siapa? Di pemerintahan siapa? Pemerintahan SBY,” ucapnya sekali lagi.
SBY juga dituding melemahkan kepolisian dalam menindak kelompok beraliran radikalisme.
Baca Juga: Projo Sulsel Siap Menyambut Kedatangan Presiden Jokowi di Kota Makassar
“Pertanyaannya, kenapa mereka (kelompok radikal) bisa begitu jumawa, kenapa mereka bisa begitu merasa besar di zaman pemerintahan SBY? Ya karena dibiarkan! Bahkan mungkin difasilitasi dengan bantuan sosial untuk ormas keislaman, supaya mereka tak melawan pemerintah,” tuturnya.
Sosok yang kerap dituduh sebagai buzzer Jokowi ini menduga, SBY memang tidak secara gamblang memberi dukungan radikalisme di Indonesia.
Namun, ia berpendapat, etinggi Partai Demokrat tersebut melakukan kejahatan yang sama dengan membiarkan kelompok terlarang itu eksis di Indonesia.
“Pak SBY tidak mendukung radikalisme, tetapi membiarkannya, bahkan mungkin memfasilitasinya, itu juga kejahatan yang sama,” terangnya.
Ia juga membandingkan kebijakan pemerintah melawan radikalisme di masa Jokowi. Menurutnya, saat ini radikalisme banyak diberantas.
Bahkan, ia menyebut, jika saja bukan Jokowi yang menjadi presiden, mungkin Indonesia bisa menjadi seperti negara Suriah.
Berita Terkait
-
Haikal Hassan: Sekalian Usulkan Pak Jokowi Presiden Seumur Hidup Saja
-
Wapres Zaman SBY Jusuf Kalla Ditemui AHY, Bahas Partai Demokrat?
-
Salim Said Bongkar SBY Pernah Kudeta Demokrat Demi AHY Jadi Ketua Umum
-
Marzuki Alie: Moeldoko Bisa Jadi Figus Pengganti SBY, AHY Belum Siap
-
Amien Rais Ajak Rakyat Ucapkan Innalillahi Jika Jokowi Jadi Presiden Lagi
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Beasiswa untuk 1.100 Mahasiswa 7 Kampus Negeri Ternama, Batam Jadi Tujuan Belajar
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya