SuaraBatam.id - Kabut asap mulai terlihat menyelimuti hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Minggu (28/2/2021) pagi. Kabut asap ini disinyalir dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kabut asap mulai terlihat tebal sejak pukul 06.00 WIB. Sejauh ini kondisi tersebut belum berpengaruh kepada aktivitas masyarakat.
Dilansir dari Batamnews.co.id (jaringan Suara.com), Kepala Seksi Karhutla dan Kecelakaan, BPBD Kepulauan Meranti, Ekaliptus mengatakan, kabut asap yang menyelimuti Pulau Tebingtinggi khususnya di Kota Selatpanjang dan beberapa pulau lainnya diakibatkan kebakaran yang terjadi di Pulau Rangsang.
Menurutnya, kabut asap ini terjadi karena arah angin yang berhembus ke wilayah perkotaan. Namun kondisi itu diprediksi tidak berlangsung lama.
"Kabut asap ini terjadi akibat karhutla yang terjadi di Pulau Rangsang, ada enam desa yang mengalami kebakaran disana. Sementara angin utara yang berhembus kencang membawa asap menyelimuti beberapa pulau. Dan kebakaran di Kampung Balak tentunya akan membawa kabut asap ke Kabupaten Pelalawan," kata Ekaliptus, Minggu (28/2/2021).
Untuk luas kebakaran, pihaknya belum menghitung secara keseluruhan karena saat ini sedang fokus melakukan upaya pemadaman.
"Kebakaran di Rangsang belum padam, namun di Pulau Tebingtinggi tepatnya di Desa Tanjung Peranap api kembali membara dan kami menggeser sebagai anggota disana," ujar Eka.
Potensi kebakaran di Kepulauan Meranti cukup tinggi lantaran wilayah tersebut tidak lagi diguyur hujan dalam sebulan terakhir.
"Memasuki musim kemarau ini mengakibatkan lahan dan hutan menjadi kering ditambah angin cukup kencang sehingga, rawan terjadi kebakaran. Maka dari itu, siapapun warga agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan," imbuhnya.
Baca Juga: Siak Diselimuti Kabut Asap Tipis dalam Dua Hari, Alat ISPU Rusak
Polisi Buru Pelaku Karhutla
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito mengatakan, akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan di kabupaten berjulukan 'Tanah Jantan' itu
"Jangan bakar lahan dan hutan jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib," tegas Eko, Minggu (28/2/2021).
Ia siap memproses sesuai hukum yang berlaku pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Penegasan Kapolres tersebut terkait dengan terpantaunya beberapa titik api di Kepulauan Meranti.
Titik api tersebut muncul diduga akibat indikasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oknum warga memasuki musim kering.
Berita Terkait
-
Tidak Cuma Cemari Lautan, Plastik Ternyata Juga Bisa Menjadi Polutan Udara
-
Ada 116 Titik Panas di Wilayah Sumatera Sore Ini, Riau Terbanyak
-
Awal 2021, Sudah 6 Tersangka Kasus Karhutla Riau Ditangkap Polisi
-
Kebakaran Meluas, Kalbar Kini Berstatus Siaga Darurat Karhutla
-
Februari, Sudah Hampir 5 Hektare Lahan Terbakar di Pekanbaru
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Tawarkan Jasa Seks via MiChat, Wanita Batam Dihukum Setahun Penjara di Malaysia
-
Lantik 311 Pejabat Pemkot Batam, Amsakar Ingatkan Tak Ada Pungli dan ASN Malas
-
BRI Percepat BRIvolution Reignite untuk Tingkatkan Daya Saing dan Kontribusi Ekonomi Nasional
-
Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta, Kepala SMA di Kepri Ditangkap
-
Kinerja Penyaluran KUR Perumahan BRI Tuai Apresiasi, Perkuat Program 3 Juta Rumah Pemerintah