SuaraBatam.id - Satgas COVID-19 komentar soal kerumunan Massa Jokowi di Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2) kemarin. Tapi Satgas COVID-19 justru menasihati masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito tidak menyinggung kehadiran Jokowi di sana. Termasuk dugaan ada pelanggaran protokol kesehatan dalam kunker presiden tersebut.
"Pada intinya untuk masyarakat mohon terus mengingat di masa pandemi ini harus senantiasa meminimalisir risiko penualaran," kata Wiku saat diminati keterangan, Rabu (24/2/2021).
Wiku juga meminta posko Covid-19 di level desa dan kelurahan agar lebih antisipatif terhadap kejadian seperti ini.
Permintaan Wiku ini tidak hanya menyasar kegiatan kunjungan resmi presiden saja, namun acara-acara lain yang berpotensi menarik massa dalam jumlah besar.
"Dimohon juga posko desa/kelurahan dapat melakukan antisipasi terkait hal-hal ini," ujar Wiku.
Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan kegiatan kunjungan kerja Presiden Jokowi di Maumere, NTT.
Dalam video tersebut, terlihat kerumunan warga yang menyemut di sekitar iring-iringan mobil Presiden Jokowi.
Masyarakat setempat ramai melambaikan tangan ke arah presiden. Jokowi pun merespons sambutan warga dengan membuka atap mobilnya, kemudian membalas lambaian tangan ke arah masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Terlihat juga presiden melemparkan cinderamata ke arah kerumunan warga.
Kejadian tersebut dinilai berpotensi melanggar protokol kesehatan karena justru menimbulkan kerumunan. Apalagi jumlah massa yang berkerumun terlihat cukup masif dan tanpa ada jeda jarak antarwarga.
Merespons video yang tersebar ini, pihak istana membenarkan bahwa video tersebut direkam saat kunker presiden hari ini di Maumere, NTT.
Presiden memang menuju Kabupaten Sikka untuk meresmikan Bendungan Napun Gete siang tadi.
"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Mengenai tindakan Presiden Jokowi yang terlihat menyambut warga dan seolah membenarkan kerumunan yang terjadi, Bey menekankan bahwa sikap presiden murni spontanitas untuk menghargai antusiasme masyarakat yang menyambut.
Berita Terkait
-
SBY Absen Upacara di Istana, Jokowi-Megawati Hadir?
-
Pulau Padar di Mana? Ini Lokasi, Lama Perjalanan, dan Estimasi Biayanya
-
Jokowi Masih 'Lengket' di Hati Rakyat, Akankah Jadi Bayang-bayang bagi Pemerintahan Prabowo?
-
Gus Yaqut Tegaskan Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Adalah Instruksi Langsung Jokowi
-
Bahlil Bongkar Perintah Jokowi 4 Hari Setelah Dilantik: Larang Ekspor Bijih Nikel Tanpa Rapat
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Tawarkan Jasa Seks via MiChat, Wanita Batam Dihukum Setahun Penjara di Malaysia
-
Lantik 311 Pejabat Pemkot Batam, Amsakar Ingatkan Tak Ada Pungli dan ASN Malas
-
BRI Percepat BRIvolution Reignite untuk Tingkatkan Daya Saing dan Kontribusi Ekonomi Nasional
-
Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta, Kepala SMA di Kepri Ditangkap
-
Kinerja Penyaluran KUR Perumahan BRI Tuai Apresiasi, Perkuat Program 3 Juta Rumah Pemerintah