SuaraBatam.id - Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengklaim, 50 persen kalangan orangtua siswa SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau setuju belajar tatap muka dimulai kembali.
"Dari survei kita, sebanyak 65 persen orang tua setuju anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19," kata Arif di Tanjungpinang, Sabtu (9/1/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan, 20 persen orang tua tidak setuju dan meminta agar pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan 15 persen lagi tidak memberikan tanggapan atau menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Itu hasil survei yang telah kita lakukan terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini," ungkapnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri ini mengatakan, syarat utama pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yakni harus ada persetujuan orang tua.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan Kepri awalnya merencanakan proses belajar tatap muka, bagi pelajar SMA/SMK/SLB digelar pada 4 Januari 2021 lalu.
"Beberapa minggu ini kita pantau setelah liburan tahun baru, dan yang direncanakan tanggal 4 Januari kita tunda. Karena banyak anak-anak ikut liburan ke luar daerah. Maka kita pantau setelah 15 hari nanti baru kita evaluasi lagi," ungkap Arif.
Rencananya akan ada rapat bersama Gubernur Kepri terkait prioritas sekolah menggelar pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga pada pekan depan.
"Sesuai arahan Gubernur, kita prioritaskan membuka sekolah di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga. Selain itu pemerintah daerahnya telah mengajukan usulan 100 persen pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA," terangnya
Baca Juga: Nakes Kepri yang Divaksin Covid-19 Bertambah Jadi 15.661 Orang
Ia menambahkan, Tim Satgas Covid-19 Kepri telah meninjau sekolah-sekolah di tiga kabupaten tersebut. Setelah ditinjau dan hasilnya sekolah di sana layak untuk dibuka belajar tatap muka.
Alasannya, lantaran salah satunya masih terkendala dengan masalah belajar daring atau sangat sulit untuk jaringan internet. Sekedar informasi, jaringan internet masih sangat terbatas di tiga daerah ini.
"Hal itu merupakan pertimbangan awal, namun kami akan lakukan evaluasi dan dipelajari lagi. Saya sudah meminta Tim Satgas untuk survei semua sekolah, dan nantinya menjadi pilot project dalam penerapan protokol kesehatan," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Wow! Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Lampaui Kepri dan Nasional
-
UMKM Naik Kelas Jadi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Terbesar di Indonesia
-
Juicy Luicy Klarifikasi soal Bagasi: Batal Tampil di Batam, Singgung Penyelenggara
-
Perkuat Layanan Digital Diaspora, BRImo Taiwan Sabet Apresiasi di IDX Anugerah Inovasi 2026
-
Jalan Berlumpur Tak Jadi Halangan, Kepala Unit BRI Sigambal Bantu UMKM Naik Kelas