SuaraBatam.id - Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengklaim, 50 persen kalangan orangtua siswa SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau setuju belajar tatap muka dimulai kembali.
"Dari survei kita, sebanyak 65 persen orang tua setuju anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19," kata Arif di Tanjungpinang, Sabtu (9/1/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan, 20 persen orang tua tidak setuju dan meminta agar pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan 15 persen lagi tidak memberikan tanggapan atau menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Itu hasil survei yang telah kita lakukan terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini," ungkapnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri ini mengatakan, syarat utama pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yakni harus ada persetujuan orang tua.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan Kepri awalnya merencanakan proses belajar tatap muka, bagi pelajar SMA/SMK/SLB digelar pada 4 Januari 2021 lalu.
"Beberapa minggu ini kita pantau setelah liburan tahun baru, dan yang direncanakan tanggal 4 Januari kita tunda. Karena banyak anak-anak ikut liburan ke luar daerah. Maka kita pantau setelah 15 hari nanti baru kita evaluasi lagi," ungkap Arif.
Rencananya akan ada rapat bersama Gubernur Kepri terkait prioritas sekolah menggelar pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga pada pekan depan.
"Sesuai arahan Gubernur, kita prioritaskan membuka sekolah di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga. Selain itu pemerintah daerahnya telah mengajukan usulan 100 persen pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA," terangnya
Baca Juga: Nakes Kepri yang Divaksin Covid-19 Bertambah Jadi 15.661 Orang
Ia menambahkan, Tim Satgas Covid-19 Kepri telah meninjau sekolah-sekolah di tiga kabupaten tersebut. Setelah ditinjau dan hasilnya sekolah di sana layak untuk dibuka belajar tatap muka.
Alasannya, lantaran salah satunya masih terkendala dengan masalah belajar daring atau sangat sulit untuk jaringan internet. Sekedar informasi, jaringan internet masih sangat terbatas di tiga daerah ini.
"Hal itu merupakan pertimbangan awal, namun kami akan lakukan evaluasi dan dipelajari lagi. Saya sudah meminta Tim Satgas untuk survei semua sekolah, dan nantinya menjadi pilot project dalam penerapan protokol kesehatan," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Tawarkan Jasa Seks via MiChat, Wanita Batam Dihukum Setahun Penjara di Malaysia
-
Lantik 311 Pejabat Pemkot Batam, Amsakar Ingatkan Tak Ada Pungli dan ASN Malas
-
BRI Percepat BRIvolution Reignite untuk Tingkatkan Daya Saing dan Kontribusi Ekonomi Nasional
-
Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta, Kepala SMA di Kepri Ditangkap
-
Kinerja Penyaluran KUR Perumahan BRI Tuai Apresiasi, Perkuat Program 3 Juta Rumah Pemerintah