SuaraBatam.id - Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengklaim, 50 persen kalangan orangtua siswa SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau setuju belajar tatap muka dimulai kembali.
"Dari survei kita, sebanyak 65 persen orang tua setuju anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19," kata Arif di Tanjungpinang, Sabtu (9/1/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan, 20 persen orang tua tidak setuju dan meminta agar pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan 15 persen lagi tidak memberikan tanggapan atau menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Itu hasil survei yang telah kita lakukan terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini," ungkapnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri ini mengatakan, syarat utama pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yakni harus ada persetujuan orang tua.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan Kepri awalnya merencanakan proses belajar tatap muka, bagi pelajar SMA/SMK/SLB digelar pada 4 Januari 2021 lalu.
"Beberapa minggu ini kita pantau setelah liburan tahun baru, dan yang direncanakan tanggal 4 Januari kita tunda. Karena banyak anak-anak ikut liburan ke luar daerah. Maka kita pantau setelah 15 hari nanti baru kita evaluasi lagi," ungkap Arif.
Rencananya akan ada rapat bersama Gubernur Kepri terkait prioritas sekolah menggelar pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga pada pekan depan.
"Sesuai arahan Gubernur, kita prioritaskan membuka sekolah di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga. Selain itu pemerintah daerahnya telah mengajukan usulan 100 persen pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA," terangnya
Baca Juga: Nakes Kepri yang Divaksin Covid-19 Bertambah Jadi 15.661 Orang
Ia menambahkan, Tim Satgas Covid-19 Kepri telah meninjau sekolah-sekolah di tiga kabupaten tersebut. Setelah ditinjau dan hasilnya sekolah di sana layak untuk dibuka belajar tatap muka.
Alasannya, lantaran salah satunya masih terkendala dengan masalah belajar daring atau sangat sulit untuk jaringan internet. Sekedar informasi, jaringan internet masih sangat terbatas di tiga daerah ini.
"Hal itu merupakan pertimbangan awal, namun kami akan lakukan evaluasi dan dipelajari lagi. Saya sudah meminta Tim Satgas untuk survei semua sekolah, dan nantinya menjadi pilot project dalam penerapan protokol kesehatan," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya
-
Anggota Polisi di Kepri Jalani Sidang Etik usai Diduga Aniaya Pacar