SuaraBatam.id - Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengklaim, 50 persen kalangan orangtua siswa SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau setuju belajar tatap muka dimulai kembali.
"Dari survei kita, sebanyak 65 persen orang tua setuju anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19," kata Arif di Tanjungpinang, Sabtu (9/1/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan, 20 persen orang tua tidak setuju dan meminta agar pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan 15 persen lagi tidak memberikan tanggapan atau menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Itu hasil survei yang telah kita lakukan terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini," ungkapnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri ini mengatakan, syarat utama pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yakni harus ada persetujuan orang tua.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan Kepri awalnya merencanakan proses belajar tatap muka, bagi pelajar SMA/SMK/SLB digelar pada 4 Januari 2021 lalu.
"Beberapa minggu ini kita pantau setelah liburan tahun baru, dan yang direncanakan tanggal 4 Januari kita tunda. Karena banyak anak-anak ikut liburan ke luar daerah. Maka kita pantau setelah 15 hari nanti baru kita evaluasi lagi," ungkap Arif.
Rencananya akan ada rapat bersama Gubernur Kepri terkait prioritas sekolah menggelar pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga pada pekan depan.
"Sesuai arahan Gubernur, kita prioritaskan membuka sekolah di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga. Selain itu pemerintah daerahnya telah mengajukan usulan 100 persen pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA," terangnya
Baca Juga: Nakes Kepri yang Divaksin Covid-19 Bertambah Jadi 15.661 Orang
Ia menambahkan, Tim Satgas Covid-19 Kepri telah meninjau sekolah-sekolah di tiga kabupaten tersebut. Setelah ditinjau dan hasilnya sekolah di sana layak untuk dibuka belajar tatap muka.
Alasannya, lantaran salah satunya masih terkendala dengan masalah belajar daring atau sangat sulit untuk jaringan internet. Sekedar informasi, jaringan internet masih sangat terbatas di tiga daerah ini.
"Hal itu merupakan pertimbangan awal, namun kami akan lakukan evaluasi dan dipelajari lagi. Saya sudah meminta Tim Satgas untuk survei semua sekolah, dan nantinya menjadi pilot project dalam penerapan protokol kesehatan," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Promo THR Alfamart Maret 2026: Sirup Marjan dan Biskuit Lebaran Diskon Gila-gilaan, Mulai 6 Ribuan
- 5 Mobil Bekas untuk Jangka Panjang: Awet, Irit, Pajak Ringan, dan Ramah Kantong
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
Terkini
-
Jadwal Buka Puasa Tanjungpinang dan Sekitarnya, Selasa 10 Maret 2026
-
Jadwal Buka Puasa Tanjungpinang dan Sekitarnya, Senin 9 Maret 2026
-
5 Pilihan Parfum Murah Branded dengan Wangi Tahan Lama untuk Wanita
-
Perbanas dan BRI: Kredit Perbankan RI Tumbuh 9,96% di Awal 2026
-
Kecelakaan Kapal, Tim SAR Cari 9 ABK di Perairan Pulau Merapas Bintan