SuaraBatam.id - Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengklaim, 50 persen kalangan orangtua siswa SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau setuju belajar tatap muka dimulai kembali.
"Dari survei kita, sebanyak 65 persen orang tua setuju anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19," kata Arif di Tanjungpinang, Sabtu (9/1/2021).
Lebih lanjut, ia mengatakan, 20 persen orang tua tidak setuju dan meminta agar pembelajaran dilakukan secara daring. Sedangkan 15 persen lagi tidak memberikan tanggapan atau menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Itu hasil survei yang telah kita lakukan terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini," ungkapnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri ini mengatakan, syarat utama pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 yakni harus ada persetujuan orang tua.
Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan Kepri awalnya merencanakan proses belajar tatap muka, bagi pelajar SMA/SMK/SLB digelar pada 4 Januari 2021 lalu.
"Beberapa minggu ini kita pantau setelah liburan tahun baru, dan yang direncanakan tanggal 4 Januari kita tunda. Karena banyak anak-anak ikut liburan ke luar daerah. Maka kita pantau setelah 15 hari nanti baru kita evaluasi lagi," ungkap Arif.
Rencananya akan ada rapat bersama Gubernur Kepri terkait prioritas sekolah menggelar pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga pada pekan depan.
"Sesuai arahan Gubernur, kita prioritaskan membuka sekolah di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga. Selain itu pemerintah daerahnya telah mengajukan usulan 100 persen pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA," terangnya
Baca Juga: Nakes Kepri yang Divaksin Covid-19 Bertambah Jadi 15.661 Orang
Ia menambahkan, Tim Satgas Covid-19 Kepri telah meninjau sekolah-sekolah di tiga kabupaten tersebut. Setelah ditinjau dan hasilnya sekolah di sana layak untuk dibuka belajar tatap muka.
Alasannya, lantaran salah satunya masih terkendala dengan masalah belajar daring atau sangat sulit untuk jaringan internet. Sekedar informasi, jaringan internet masih sangat terbatas di tiga daerah ini.
"Hal itu merupakan pertimbangan awal, namun kami akan lakukan evaluasi dan dipelajari lagi. Saya sudah meminta Tim Satgas untuk survei semua sekolah, dan nantinya menjadi pilot project dalam penerapan protokol kesehatan," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Di Tangan Suahasil, MBG Jadi Prioritas Subsidi Energi Dipangkas
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
- Tan Cheng Hoe Gerah Lihat Pemain Malaysia Larut dalam Kekecewaan: Stop Nangis
- 7 Sepatu Jalan Paling Awet yang Solnya Empuk untuk Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
Terkini
-
BRI Perkuat Tata Kelola Dengan Budaya Integritas dan Antikorupsi
-
Rekam Jejak Mayjen TNI Rionardo, Panglima Pertama Kodam XXV Kepri
-
Batam Dikepung Kabut Asap, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Karhutla di Kepri
-
Jabat Kabareskrim Polri, Kapolda Kepri Asep Safrudin Naik Pangkat Jadi Komjen
-
Kapolri Tunjuk Irjen Suhendri Jabat Kapolda Kepri Gantikan Irjen Asep Safrudin