
SuaraBatam.id - Pembagian vaksin COVID-19 di Kota Batam belum jelas. Bahkan Pemerintah Kota Batam belum diberikan info dosis yang diterima.
Padahal, pemerintah pusat mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Biotech. Vaksin itu sudah tiba di Indonesia didatangkan dari China.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini belum ada surat dari Kementerian Kesehatan, bagaimana prosesnya juga belum tahu,” ujar Rudi, Senin (7/12/2020).
Rudi menyampaikan, dari informasi sementara yang dia terima, proses pendistribusian vaksin Covid-19 dilakukan dalam dua tahap, fase pertama Desember 2020 atau Januari 2021, kedua Februari atau Maret 2021.
"Kita belum tahu kebagian berapa. Untuk siapa-siapa kita tunggu pentunjuk dari pusat," katanya.
Nantinya pemerintah pusat akan membuat skema pendistribusian, misalnya yang menjadi prioritas pada fase pertama merupakan tenaga kesehatan dan tenaga keamanan.
“Jadi bukan kita yang menentukan, mereka sudah punya data penduduk Batam. Berapa jadi pejabat medis, pihak keamanan, sudah punya,” ucapnya.
Sembari menunggu pendistribusian vaksin yang dilakukan secara bertahap, Ia meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Baca Juga: Fungsi Sistem Informasi Satu Data Dalam Program Vaksinasi Virus Corona
"Jadi menunggu vaksin, protokol kesehatan harus tetap dijalankan," kata dia.
Ketua Bidang Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Didi Kusmarjadi menambahkan saat ini pihaknga sedang melakukan persiapan dengan menghitung kebutuhan.
Ia merincikan, untuk kebutuhan tenaga medis sekitar lima ribu vaksin, tenaga Damkar, Polisi dan lainnya, dan usia 18-50 tahun. Lanjutnya, kalau kebutuhan Batam ingin sesuai dengan jumlah penduduk.
"Namun itu tergantung pusat, vaksin ini kan ada yang gratis dan mandiri. Jadi kami juga masih menunggu kejelasan terkait vaksin ini," katanya.
Mengenai jenis vaksin yang akan diterima nanti, Didi menyebutkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/9896/2020, ada enam jenis vaksin yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia.
Keenam vaksi tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Grup Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac BioNtech.
"Yang baru tiba Sinovac. Uji klinis dari Agustus lalu. Kita tunggu saja. Kalau tim pelaksana sudah siap," sebutnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Kemenkes Bantah Adanya Detoksifikasi Vaksin Covid-19, Definisinya Beda Jauh
-
Daftar Cawalkot Batam, Ketua DPD NasDem Amsakar Achmad Disebut Tak Ikuti Mekanisme yang Berlaku
Terpopuler
- Gesit dan Irit, 5 Rekomendasi Mobil Mungil Mulai Rp 40 Jutaan untuk Pemula
- Pemain Keturunan Rp52,14 Miliar Follow Timnas Indonesia: Saya Sudah Bicara dengan Pelatih Kepala
- Lupakan Vario! 5 Rekomendasi Motor Gagah Harganya Jauh Lebih Murah, Tenaganya Bikin Ketagihan
- 1 Detik Main di Europa League, Dean James Cetak Sejarah untuk Timnas Indonesia
- 3 Rekomendasi HP Murah Samsung RAM Besar 8 GB Memori 256 GB, Harga Cuma Rp 2 Jutaan
Pilihan
-
Transparansi Adalah Juara Sejati: Mewujudkan Sepak Bola yang Jujur Lewat Piala Presiden 2025
-
Ferarri Kapten! Ini Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-23 vs Brunei
-
Utang RI Membengkak, Sri Mulyani Tetap Santai: Masih Prudent dan Terukur
-
Flexing Barang Mewah Bisa Bikin Anda 'Disapa' Petugas Pajak!
-
Dulu Dicibir, Keputusan Elkan Baggott Tolak Timnas Indonesia Kini Banjir Pujian
Terkini
-
Saham BBRI Makin Diminati Investor Global
-
BRI Dianugerahi Global Private Banker atas Layanan Wealth Management Terbaik
-
Modal KUR BRI, Omzet Supplier Ikan Ini Melejit Berkat MBG
-
Klasterkuhidupku BRI, Solusi UMKM Batu Bertahan Saat Pandemi
-
BRI dan AgenBRILink Perluas Layanan untuk Inklusi Keuangan Nasional