
SuaraBatam.id - Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mendorong Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara dihukum mati karena korupsi bansos COVID-19. Hal itu dikatakan Immanuel Ebenezer saat debat sengit dengan politisi PDIP Kapitra Ampera.
Menurut Immanuel, Juliari pantas dihukum mati. Sebab dia dianggap tak memiliki rasa kemanusiaan di tengah bencana pandemi yang melanda Indonesia.
Sedangkan Kapitra, berharap agar hukuman mati tak diberikan pada kader PDIP itu. Sebab dinilai tak proporsional secara hukum.
Keduanya terlibat debat di salah satu stasiun televisi swasta, membahas apakah hukuman mati tepat baginya.
Immanuel berharap agar hukuman mati bisa ditegakkan pada kasus korupsi Mensos ini.
![Menteri Sosial Juliari P Batubara memasuki mobil tahanan seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/06/26100-kpk-tahan-menteri-sosial-juliari-batubara.jpg)
Sebab, katanya, agar ada efek jera di mana banyak sekali belakangan kasus korupsi yang melibatkan Kementerian.
“Kita sudah ingatkan beberapa Kementerian, hampir semua Kementerian. Maka itu, harus ada efek jera lewat hukuman mati. Kita tinggal lihat apakah KPK berani enggak terapkan hukuman mati,” katanya di kesempatan yang sama.
Lebih jauh, dia memastikan kalau korupsi yang dilakukan Mensos tidak ada kaitannya dengan kabinet dan Pemerintahan. Melainkan personal-personal. Apalagi Jokowi sudah menegaskan jika di masa pemerintahannya yang terakhir ini dia akan mengedepankan penegakan hukum dan pembangunan.
“Sudah jelas dia tak akan melindungi kejahatan apalagi bansos. Maka itu diperlukan ketegasan Pak Firli (Ketua KPK) agar konsisten, yakni memberi hukuman mati bagi pengkorupsi bansos,” kata dia.
Baca Juga: Rocky Gerung ke Mensos Juliari: Ditugasi Urus Rakyat Miskin Malah Merampok
“Jangan berpendekatan pada akademik humanis, berkemanusiaan lah pada orang yang memiliki rasa kemanusiaan, jangan ke orang yang tidak punya kemanusiaan. Tak ada pilihan lain, pokonya hukuman mati. Apalagi ini korupsi bansos.”
Ketika dengar Relawan Jokowi Mania selalu menyebut soal hukuman mati, Kapitra Ampera pun angkat suara. Kata dia, tidak ada kata ‘pokoknya’ dalam sebuah hukum. Sebab itu menjadikan hukum tidak proporsional.
Sejauh ini Kapitra menilai kejahatan yang dilakukan Mensos berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 2 tentang UU Korupsi.
“Akan jadi masalah kalau menegakkan hukum tapi dengan melanggat hukum. kalau kita sebut pokoknya berarti salah. Kalau emosi, penegakkan hukum akan hilang rasa kepastian. Sebab yang dilanggar Mensos itu bukan berkaitan kerugian negara, tapi dia itu penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
Maka itu, Kapitra kemudian mendorong agar bukan bagaimana hukuman diberikan, baik mati, seumur hidup atau 20 tahun. Melainkan, apakah hukum itu ditegakkan atau tidak, termasuk kepada pejabat sekalipun.
Mendengar hal ini, Immanuel lagi-lagi kukuh pada pendiriannya. Di mana kata Relawan Jokowi Mania ini hukuman mati sudah pantas untuk diberikan pada Mensos Juliari. Sebab sudah ada dua unsur yang dilanggar olehnya.
“Sudah hukuman mati saja, kalau kita selalu kompromi, bangsa ini tak akan mampu selesaikan permasalahan ini. Hilangnya Juliari tak akan membuat bangsa ini merasa kehilangan,” kata dia.
Berita Terkait
-
Usut Kasus Baru, KPK Bongkar Kaitan Korupsi Bansos Presiden dengan Dosa Eks Mensos Juliari
-
Disindir Kaesang, Ini Perbedaan Bansos Jokowi vs Bansos Covid-19 yang Dikorupsi
-
Eks Mensos Juliari Batubara Dicecar KPK Terkait Ivo Wongkaren, Diduga Orang Dekatnya
-
Untuk Kedua Kalinya, KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara di Penjara!
-
KPK Periska Eks Mensos Juliari Batubara di Lapas: Dikonfirmasi Pengadaan Beras Bansos
Terpopuler
- Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 PDF, Cek Jadwal Libur Nasional Terbaru
- Setelah BYD Atto 1 Datang, Berapa Harga Wuling Binguo Sekarang?
- 7 Orang Kena OTT, Satu Tim KPK Masih Menunggu di Sulawesi Selatan
- Kenapa Disebut 9 Naga? Tragedi Tewasnya Joel Tanos Cucu '9 Naga Sulut' Jadi Sorotan
- Garap Creative Financing, Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kolaborasi
Pilihan
-
"Mamak Tunggu di Rumah, Diva" Pilu Ibu Menanti Paskibra Madina yang Tak Pernah Kembali
-
Tanggal 18 Agustus 2025 Perdagangan Saham Libur? Ini Kata BEI
-
Jumlah Harta Kekayaan Amalia Adininggar Widyasanti Bertambah Banyak saat Jadi Pejabat BPS
-
Data BPS Diragukan, CELIOS Kirim Surat Investigasi ke PBB, Ada Indikasi 'Permainan Angka'?
-
Eks Tentara Israel (IDF) Jalankan Bisnis Properti di Bali, Kok Bisa Lolos Imigrasi?
Terkini
-
Buka Banyak Cabang, AgenBRILink Pemuda Lahat Serap Tenaga Kerja Lokal
-
Salurkan FLPP 25 Ribu Unit, BRI Kolaborasi dengan PKP dan BP Tapera
-
BRI dan Indogrosir Hadirkan Inovasi Transaksi Digital untuk UMKM dan Ritel Modern
-
Rekening Pasif Diblokir PPATK, Ini Respons Resmi BRI
-
KUR BRI Angkat Usaha Pakan Ternak Ponorogo ke Level Lebih Tinggi